Network
Suara Halmahera - Problematika yang mengitari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 6 desember 2022 turut mendapat perhatian dari sejumlah lembaga dan negara lain.
Salah satunya adalah Persatuan Bangsa-Bangsa. Dalam siaran resminya, PBB mengaku prihatin terkait dengan adopsi ketentuan tertentu dalam KUHP yang direvisi tampaknya tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan HAM.
"Hal itu termasuk hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Hak atas privasi serta hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan kebebasan berpendapat dan berekspresi," tulis penyataan PBB pada Kamis, 06 Desember 2022 lalu.
Baca Juga: Innalillahi Gempa Halmahera Barat 4,2 SR Dirasakan Hingga Ternate
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno menegaskan tidak ada lembaga atau negara mana pun yang bisa mendikte hukum Indonesia.
"Tidak ada lembaga atau negara mana pun yang memiliki otoritas untuk mendikte hukum kita. Semua kebijakan kita itu harus kita menentukan tidak bisa di-drive (disetir) negara asing," kata Dave di Jakarta, Senin (12/12/2022) sebagaimana yang dikutip dari Antara.
Dilansir dari laman serupa, Anggota DPR RI ini berpandangan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat untuk memutuskan sendiri hukum di dalam negeri.
Baca Juga: Monster Mematikan Bersembunyi di Dasar Pulau Halmahera Bisa Ciptakan Gempa Dahsyat
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki ahli hukum yang banyak dan pembahasan revisi KUHP berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama.
