Network
SUARA HALMAHERA - Kenaikan harga BBM yang diumumkan belum lama ini dinilai oleh Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku-Maluku Utara (Almulk) sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat.
Atas kebijakan yang tidak pro rakyat dengan menaikkan harga BBM ditanggapi keras oleh Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku-Maluku Utara (Almulk) dengan akan digelarnya aksi besar-besaran di depan Istana Negara.
Dalam kesempatannya di Jakarta, Ketua Almulk, M Guntur menyampaikan bahwa ada beberapa alasan mengapa dengan tegas tolak kenaikan harga BBM tersebut.
"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5 persen hingga 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Ketua Almulk, Senin 5 September 2022.
Di sisi lain, lanjut Gutur, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Menteri Ketenagakerjaan bahkan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.
"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tegasnya.
Kedua, Almulk menolak kenaikan harga BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.
Oleh karena itu, ditegaskan bahwa Aliansi Mahasiwa Muslim Maluku (Almulk) akan mengajak Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) untuk melakukan aksi pada tanggal 6 September 2022.
Aksi tersebut akan dipusatkan di istana negara untuk menolak Kenaikan Harga BBM, menolak kenaikan Tarif Listrik, berantas Mafia Tambang dan Mafia Migas, mendesak Presiden segera Mencopot Kapolri Karena tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Kasus Penembakan Duren Tiga, meminta Kapolri mengusut tuntas kasus Penembakan Kilometer lima puluh (KM-50) dan terakhir meminta Presiden Jokowi untuk segera mengundurkan diri apabila tidak
dapat mengembalikan Harga BBM seperti semula.***
