Network
SUARA HALMAHERA - Belum lama ini, persoalan big data yang diklaim Luhut Binsar Pandjaitan tuai persoalan di publik tanah air.
Jodi Mahardi disebutkan menolak membuka big data yang dikatakan Luhut Binsar Pandjaitan mengenai hasil survei setuju Penundaan Pemilu 2024.
Selaku Juru Bicara Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengatakan bahwa big data itu adalah data internal dan bukan milik pemerintah.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku kalau dalam big data terkait Penundaan Pemilu 2024 memiliki 110 juta masyarakat yang setuju.
Atas dasar itu, Aktivis Bhagavad Sambadha melontarkan komentarnya melalui akun Twitternya @fullmoonfolks.
Artikel ini sebelumnya diterbitkan Seputartangsel.pikiran-rakyat.com dengan judul: Sindir Luhut, Aktivis Bhagavad Sambadha: Kemungkinannya Setengah Nabi atau Setengah Bandit
Bhagavad menyebut Luhut sebagai pejabat publik selalu terkait dengan bisnis yang dijalaninya.
"Jadi pejabat publik ngurusin investasi ikutan bisnis tambang, jadi pejabat publik ngurusin pandemi ikutan bisnis PCR, sekarang jadi pejabat publik lagi ngomongin hajat publik malah punya data sendiri?" komentar Bhagavad Sambadha pada Selasa, 5 April 2022.
"Ini kemungkinannya cuma setengah nabi apa setengah bandit," sindirnya.
