SUARA HALMAHERA - Berbagai macam tanggapan yang keluar dari para pejabat penting negara terkait Revisi UU ITE.
Revisi UU ITE diungkapkan oleh Presiden Jokowi, kala melangsungkan rapat pimpinan bersama Polri dan TNI di Istana Negara.
Sebelum pernyataan dari presiden tersebut keluar, Mahfud MD sudah mengungkapkanya lewat cuitan twitter sehari sebelumnya, tanggal 15 Februari 2021 kemarin
Dalam cuitan tersebut Mahfud MD mengakui bahwa, pemerintah akan melakukan Revisi UU ITE.
Dilansir Suara Halmahera dari Twitter Mahfud MD @mohmahfudmd mengatakan ada inisiatif dari pemerintah.
"Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE," tulis Menko Polhukam Mahfud MD.
Mahfud MD kemudian sedikit memberikan cuitan nostalgia.
Mahfud MD kembali mengungkit euforia tahun 2007 dan 2008 silam, kala UU ITE pertama kali dibuat.
Dalam cuitan nostalgia tersebut Mahfud MD mengenang semangat dan antusias masyarakat waktu itu.
"Dulu pada tahun 2007 2008 banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat UU ITE," tulisnya
Seiring berjalanya waktu, UU ITE dinilai masih memiliki beberapa cela.
Cela tersebut menurut beberapa ahli, ada pasal karet yang membuat orang semena-mena menggunakan delik UU ITE.
Menko Polhukam Mahfud MD juga mengakui kritikan mengenai pasal karet tersebut.
"Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal karet mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut," aku Menko Polhukam Mahfud MD.
Lebih lanjut pada cuitan yang dibauta itu, Menko Polhukam memberi isyarat terkait revisi UU ITE.
Mahfud mengatakan bahwa dalam berdemokrasi, pemerintah akan mengambil jalan terbaik.
"Bagaimana baiknyalah, inikan demokrasi," jelas Mahfud MD.
Cuitan Menko Polhukam Mahfud MD di Twitter tersebut banyak yang memberi tanggapan dan harapan, mengenai revisi UU ITE.***