Network
SUARA HALMAHERA - Isu Presiden Jokowi 3 periode semakin senter terdengar di ruang publik Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam kesempatannya mengatakan bahwa adanya peluang Presiden Jokowi 3 periode.
Namun menurut Luhut hal itu terjadi jika konstitusi memperbolehkan.
Kini, isu penambahan masa jabatan Presiden Jokowi juga menjadi ramai diperbincangkan.
Isu penambahan masa jabatan Presiden Jokowi yang ramai diperbincangkan itu juga seiring dengan munculnya wacana akan adanya penundaan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024 nanti.
Luhut dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan, kalau hal itu tergantung keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Soal mungkin atau tidak mungkin itu kan itu nanti DPR-MPR juga yang nentukan. Tapi bahwa ada wacana macem-macem di publik kan itu bagian daripada demokrasi," kata Luhut Pandjaitan pada Jumat, 11 Maret 2022. Dikutip Suara Halmahera dari Pikiran Rakyat, Sabtu 12 Maret 2022.
Artikel terkait juga diterbitkan oleh Pikiran Rakyat dengan judul: Roundup: Isu Presiden 3 Periode Makin Ramai, Luhut Pandjaitan Soroti Pernyataan Jokowi
Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, masa jabatan presiden maksimal dua periode. Oleh karena itu, Luhut Pandjaitan menyinggung soal pernyataan Presiden Jokowi soal konstitusi.
"Lah, pak Jokowi apa urusannya? Dia kan sudah sebutkan bahwa saya taat pada konstitusi, udah jelas itu," ujar Luhut Pandjaitan.
Menurutnya, Presiden Jokowi taat pada konstitusi yang berlaku. Namun jika MPR dan DPR memutuskan untuk menambah masa jabatan Presiden Jokowi, maka hal itu dinilainya sah-sah saja.
Kendati demikian, keputusan tertinggi tetap berada di tangan rakyat.
"Konstitusinya sekarang ini 2 periode ya beliau taat 2 periode, tapi kalau tiba-tiba nanti ada yang bilang 'kita rakyat ini minta begini, begini, begini' terus DPR berproses, partai politik berproses segala macam, terus sampai di MPR bilang karena keadaan situasi 'ya udah kita tunda dulu deh satu hari, atau setahun, atau dua tahun, atau tiga tahun' ya itu kan sah-sah aja," kata Luhut Pandjaitan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Deddy Corbuzier.
Sedangkan terkait tagar yang digaungkan para warganet di media sosial, Luhut Pandjaitan mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak berdampak cukup besar.
"Jadi ada yang bilang misalnya hashtag-nya turunkan Jokowi, jadi apa? Ya udah, tapi kalau sampai di situ aja kan biar aja," ucapnya.
Namun jika seruan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi kian masif, maka keputusan selanjutnya berada di perwakilan rakyat.
"Terus ada yang bilang sekarang Jokowi perpanjang, ya sudah. Tapi kalau ini suara ini membesar, ya silahkan mau ditanggapi atau tidak. Kan tergantung daripada perwakilan rakyat juga," tutur dia.***(Elfrida Chania S - Pikiran Rakyat)
