Network
Pada tanggal 14 Januari 1989 volume air meninggi dan mengalir masuk desa wadas. Warga kemudian mengamankan diri di tempat yang lebih tinggi.
Utusan negara sebelumya pernah datang dan paksakan warga untuk pindah dengan memberikan uang ganti rugi, sebagian warga tetap bertahan karena tidak menerima ganti rugi.
"Penolakan pembangunan pun di sebutnya di susupi komunis sehingga KTP-nya diberi tanda ET (eks tapol), tanda yang membuat siapa saja kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Padahal, warga tidak tahu menahu terkait komunisme" (sumber: Postingan Facebook K.H Abdurrahman Wahid).
Dalam peristiwa itu di sisipkan degan isu komunisme dan di cap PKI, namun Gus Dur dengan tegas menolak stigma itu.
Gus Dur, Romo Mangun, dan beberapa tokoh lintas agama lainnya pernah berkontribusi dalam pemulihan mental warga.
Mereka saling bahu-membahu dengan masyarakat tergusur untuk membangun tempat ibadah.
Dengan keterlibatan Gus Dur dalam melakukan perlawanan di masa orde baru itu kemudian salah satu jembatan desa di beri nama jembatan Gus Dur.
Kisah ini memiliki kesamaan kasus perampasan hak rakyat yang di paksakan oleh negara melalui kebijakan pemerintah.
Penangkapan warga Wadas yang tidak sesuai dengan prosedur mencerminkan kegagalan demokrasi Indonesia.
