Network
Dirjen Bina Bangda, DR. Teguh Setyabudi, M.Pd sebagai perwakilan dari Kemendagri turut hadir untuk menerima Piagam Apresiasi "Mitra Kerja Dalam Mendukung Pelaksanaan Pemuktahiran Pendataan Keluarga Tahun 2022".
Selain kemendagri, BKKBN turut memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah dalam berbagai kategori. Antara lain sebagai berikut;
Baca Juga: Sesar Baribis Patahan Aktif Monster Gempa di Kuningan
- kategori tercepat pada pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 antara lain kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- kategori strategi pelaksanaan terbaik pada pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 diberikan antara lain kepada Provinsi D.I Yogyakarta;
- kategori kabupaten/kota tepat waktu mendata dengan capaian 100% pada tanggal 31 Oktober 2022 antara lain diberikan kepada Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I Yogyakarta;
- kategori khusus dukungan pemerintah daerah dalam bentuk operasional Kader pendata diberikan antara lain pada Kabupaten Supiori, Provinsi Papua;
- Kategori provinsi dengan cakupan keluarga terverifikasi dan tervalidasi tertinggi pada pelaksanaan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting tahun 2022 diberikan antara lain kepada Provinsi Aceh;
- Kategori Kabupaten/Kota dengan cakupan kepada keluarga terverifikasi dan tervalidasi tertinggi pada pelaksanaan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting tahun 2022 diberikan antara lain kepada Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.
Lebih lanjut, Dr. Hasto menegaskan secara khusus data hasil pemutakhiran sementara Pendataan Keluarga Tahun 2022 digunakan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan.
Termasuk diantaranya penyelenggaraan hingga pemantauan dan evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta program pembangunan lainnya, salah satunya adalah sebagai data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
Acara tersebut turur dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah PUPR, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Direktur Gizi dan Kesehatan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Ketahanan Pangan.
Selain itu hadir pula Pemerintah Daerah yaitu Bupati Bondowoso Salwa Arifin, Ketua TP PKK Kab.Pidie Suhaidah Sulaiman, Bupati Kab.Ngawi Ony Anwar Harsono, Bupati Kab. Aceh Barat Daya H. Darmansah, S.Pd., M.M., Walikota Banjar Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si dan mitra pembangunan yaitu Perwakilan BRI, Perwakilan BSI, Perwakilan PBI.***
