Baca Juga: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan Didemo BEM UI
Menanggapi pemerintah yang merogoh saku lebih dalam dari APBN untuk program BLT, Rocky Gerung mengatakan, artinya pemerintah terlalu tunduk pada kepentingan kartel.
Dia mengamini bahwa pemerintah lebih memilih menyogok rakyat daripada memberi penalti bagi perusahaan-perusahaan yang harusnya menjual produknya ke dalam negeri.
“Kedudukan presiden lemah terhadap korporasi. (Padahal seharusnya) presiden musti peras balik korporasi untuk kepentingan rakyat. Jangan justru pajak rakyat yang mengatasi dana yang tidak disetor korporasi sawit,” ujar Rocky Gerung.*** (Siti Aisah Nurhalida Musthafa/Pikiran Rakyat).