Kaharuddin lantas menyerukan kepada elit partai atau ketum umum partai politik harus menjadi contoh bagi masyarakat.
yakni dengan menunjukkan sikap bernegara yang baik, bukan justru memperkeruh keadaan.
"Penundaan pemilu yang sudah sangat jelas menyalahi konstitusi," ujarnya dia.
Kaharuddin lantas meminta setiap partai politik untuk fokus pada pengkaderan untuk menyiapkan calon presiden yang menjadi kandidat di Pemilu 2024.
Begitu pun bagi para pejabat-pejabat negara yang masih aktif disarankan fokus kerja dengan masa jabatan yang tersisa.
"Harus mengedepankan kepentingan masa depan bangsa dan negara bukan malah mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu," kata dia.
Wacana penundaan pemilu berawal dari Usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19.
Hal serupa juga datang dari usulan ketua umum Golkar, dengan alasan kondisi ekonomi yang belum stabil.
Jauh sebelum itu, usulan serupa pernah diutarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengklaim dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan Joko Widodo atas nama pemulihan pasca pandemi.***