Network
SUARA HALMAHERA -Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Kaharuddin menyampaikan menolak upaya penundaan Pemilu 2024.
Seperti halnya yang usulkan oleh beberapa elit partai politik akhir-akhir ini.
Sebagaimana koordinasi BEM SI menyatakan. "Kami aliansi BEM Seluruh Indonesia menolak keras terkait penundaan pemilu 2024 atau bahkan penambahan periode.
Baca Juga: Pemda NTB Mewajibkan ASN Untuk Membeli Tiket MotoGP
Dalam pernyataan, koordinator Bem SI Membutuhkan pemimpin baru dalam memimpin negara ini.
kami membutuhkan pemimpin yang terbaru yang dipilih oleh pesta demokrasi yang kita tunggu lima tahun sekali," kata dia. pada Rabu, 2 Maret 2022.
Dalam keterangannya Kaharuddin menambahkan para pendahulu bangsa sebelumnya telah memperjuangkan adanya batasan presiden bisa menjabat di Indonesia.
Oleh Karena itu, konstitusi UUD 1945 sudah mengatur batasan jabatan presiden hanya dua periode.
Baca Juga: Menyoroti Konflik Rusia Dan Ukraina Haedar Nashir : Perang Bukan Jalan Keluar
Kaharuddin lantas menyerukan kepada elit partai atau ketum umum partai politik harus menjadi contoh bagi masyarakat.
yakni dengan menunjukkan sikap bernegara yang baik, bukan justru memperkeruh keadaan.
"Penundaan pemilu yang sudah sangat jelas menyalahi konstitusi," ujarnya dia.
Kaharuddin lantas meminta setiap partai politik untuk fokus pada pengkaderan untuk menyiapkan calon presiden yang menjadi kandidat di Pemilu 2024.
Begitu pun bagi para pejabat-pejabat negara yang masih aktif disarankan fokus kerja dengan masa jabatan yang tersisa.
"Harus mengedepankan kepentingan masa depan bangsa dan negara bukan malah mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu," kata dia.
Wacana penundaan pemilu berawal dari Usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19.
Hal serupa juga datang dari usulan ketua umum Golkar, dengan alasan kondisi ekonomi yang belum stabil.
Jauh sebelum itu, usulan serupa pernah diutarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengklaim dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan Joko Widodo atas nama pemulihan pasca pandemi.***
