Network
SUARA HALMAHERA - Junimart Girsang selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI memberikan tanggapannya terkait penyelesaian kasus wadas.
Pria kelahiran Medan ini yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa penyelesaian kasus Wadas ada di tangan Gubernur Jawa tengah saat ini yaitu Ganjar Pranowo.
Junimart Girsang yang saat ini berumur 58 tahun dan sebagai Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDIP ini mengatakan bahwa proses penyelesaian kasus tidak perlu Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan kasus tersebut.
"Mosok untuk hal demikian kita minta presiden bertanggung jawab, Kita harapkan semua pihak memahami dulu apa sebenarnya dasar sehingga insiden tersebut terjadi, tidak perlu langsung mengkonklusikan bahkan men-judge kesalahan kepada pihak-pihak tertentu," ucapnya.
Hal ini berdasarkan adanya tanggapan dari Direktur Eksekutif amnesty internasional indonesia Usman Hamid yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi harus ikut bertanggung jawab terkait kasus tersebut.
Mengingat tindakan dari aparat keamanan yang telah melakukan pelanggaran terhadap pengamanan yang sangat represif dan menimbulkan dampak ikutan terhadap warga desa Wadas kabupaten Purworejo, seperti yang dilansir dari Seputar tangsel.com.
Belum lama ini desa Wadas diberitakan telah dimasuki oleh aparat keamanan dalam rangka mengawal BPN dalam melakukan pengukuran tanah.
Pada hari Selasa lalu tanggal 8/2/2022, telah terjadi kekacauan di desa Wadas saat kegiatan pengukuran tanah dilakukan oleh BPN.
Kekacauan tersebut diakibatkan karena warga tidak ingin tanah disana di jadikan sebagai tempat pengambilan batu andesit untuk pembangunan bendungan Bener.
