Network
SUARA HALMAHERA - Buntut Kasus desa Wadas dunia internasional lewat Amnesty Internasional Indonesia (AII) pun angkat bicara.
Amnesty Internasional Indonesia (AII) mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus bertanggung jawab terkait yang menimpa desa Wadas.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia yaitu Usman Hamid mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo harus bertanggung jawab atas adanya pengerahan pasukan yang berlebihan yang terjadi di desa Wadas.
Pasalnya pengerahan pasukan secara berlebihan yang terjadi di desa Wadas yang menimbulkan dampak tertentu (trauma) yang melanggar prinsip-prinsip pemolisian, demokratis dan kaidah negara hukum.
Pengerahan pasukan yang secara berlebihan tersebut juga melanggar penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konferensi pers yang diadakan oleh YLBHI lewat zoom, Kamis (10/2/2024).
Direktur Eksekutif AII menyatakan bahwa pengerahan pasukan keamanan yang dilakukan terlalu berlebihan, pengerahan pasukan sesungguhnya secara tertulis hanya untuk mengamankan anggota BPN yang melakukan pengukuran tanah.
Usman Hamid tentunya dalam kapasitas sebagai Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia (AII) membenarkan bahwa tidak ada kontak senjata tetapi kalau dibilang tidak ada kekerasan yang dilakukan tidak juga.
Tindak kekerasan memang benar tidak langsung dilakukan aparat keamanan yaitu polisi yang memakai seragam tetapi bagaimana dengan tidak memakai seragam, masih dari pernyataan Usman Hamid.
Disisi lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah melakukan minta maaf lewat konferensi persnya terkait perlakuan aparat keamanan pada warga desa Wadas, Rabu (8/2/2024).
