Network
SUARA HALMAHERA –DPR terus mendesak PT Freeport untuk segera menyelesaikan pembanguna smelter.
Desakan dari DPR itu bersandar pada argumen selama 10 tahun PT Freeport tak memiliki smelter pengelolaan hasil penambangan meraka.
Berdasarkan perjanjian antara PT Freeport dan pemerintah, perusahaan tambang tersebut harus menyelesaikan smelter sebelum tahun 2023.
Baca Juga: PT IWIP Buka Lowongan Kerja Bulan April 2021, Persyaratannya Sebagai Berikut
Peratruran yang menghasruskan PT Freeport melakukan pembangun smelter tertuang adalam peraturan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Sebagaimana di tegaskan oleh Menteri ESDM pada Maret lalu bahwa, pihaknya sedang mementau progres yang dilakukan oleh PT Freeport dan saat ini sudah memberikan denda 20 persen pada PT Freeport karena keterlambatan tersebut.
“Kalau kita ingin memutuskan demikian (mencabut izin ekspor) harus dilakukan kajian kajian lebih mendalam, karena berdasarakan kontrak perjanjianya itu 2-023. Saat ini kami tetap memnatau progress yang dilakukan oleh Freeport,” ungkap Menteri ESDM pada kantor berita Antara 5 Februari 2021.
Desakan datang dari DPR sebagimana diungkapkan oleh DPR pada rapat kerja komisi VII DPR dengan Menteri BUMN pada pertengahan Maret.
“Freeport sudah hampir 10 tahun, empat kali memindahkan lokasi smelter yang sampai sekarang belum terealisasi,” kata Muhammad Nasir Anggota Komisi VII DPR, dilansir dari kantor berita Antara.
Sementara anggota komisi VII lainya Ridwan Nisjam menilai penundaan pembanguna smelter oleh PT Freport hanya akal-akalan dari pihak McMoran.
Ridwan menegaskan PT Freeport hanya memiliki waktu sisa 2 tahun untuk menyelesaikan pembanguna smelter. Ridwan juga mendesak pemerintah selaku pemegang saham terbesar di PT Freepot untuk bekerjasama merealisasikan pembangunan smelter tersebut.
“Sekrang tahun 2021, masiha ada (waktu) dua tahun lagi. Saya mengusulkan ada BUMN hilir, ita buat smelter gotong royong” ungkap Ridwan Nisjam.
Sementara itu PT Freeport sudah membangun komunikasi lebih lanjut dengan pihak PT Indonesia Weda Bay Nickel (IWIP) di Halamhera Tengah untuk membangun smelter di sana.
Pihak PT IWIP pun memberikan sinyal bahik bagi PT Freeport untuk menbabun smelter di daerah yang masuk sebagai Kawasan Industri Stregis Nasional tersebut.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kemenko Maritim dan Investasi, Septian Hario Seto mengungkapkan rencana pembangunan smelter antara pt freepoprt dan iwip akan berlangsung akhir maret ini.
Seto mejelaskan rencana smelter PT Freeport tersebut berkapasitas 2,5 juta ton, dengan biaya investasi 2,5 miliar dolar.***
