Pemerintahan Jokowi disebut Otoriter oleh Ekonom Ini?

- 15 Januari 2021, 15:49 WIB
Adakan Perombakan, Menteri BUMN Ercik Thohir Ditunjuk Presiden Jokowi Gantikan Menkeu Sri Mulyani
Adakan Perombakan, Menteri BUMN Ercik Thohir Ditunjuk Presiden Jokowi Gantikan Menkeu Sri Mulyani /setkab.go.id/.*/setkab.go.id

SUARA HALMAHERA - Selain pemerintahan Jokowi dijuluki sebagai raja utang dalam acara daring secara vitual yang menghadirkan narasumber ternama, pada Kamis 14 Januari 2021.

Pemerintah Jokowi pun juga disebut sebagai pemerintahan yang otoriter.

Pasalnya, menurut pakar Ekonom Senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Prof Didik Rachbini, mengungkapkan bahwa pemerintahan Jokowi ini ada utang yang disembunyikan.

Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Dijuluki Sebagai Raja Utang

"Ini disembunyikan Rp 921,5 triliun, tidak dibahas di DPR, tetapi yang dibahas Rp 446,3 triliun SBN (Surat Berharga Negara). Sedangkan Rp 475,2 triliun untuk membayar jatuh tempo," ungkapnya. Dikutip SUARA HALMAHERA dari GALAMEDIA.

Artikel terkait juga diterbitkan GALAMEDIA dengan judul : Sebut Pemerintah Ugal-ugalan, Ekonom Senior INDEF Juluki Pemerintahan Jokowi sebagai Raja Utang.

Ini Otoriter menurutnya, karena pemerintahan Jokowi menyembunyikan yang lain dan membahas yang lain. Bahkan tanpa persetujuan DPR utang terus dijalankan.

"Negara ini makin otoriter, pada tahun 2020 tanpa persetujuan DPR tidak apa-apa, utang diteruskan hingga Rp 1530,80 triliun. Mengubah utang tidak ada woro-woro di DPR, senyap," imbuhnya.  

Baca Juga: Menteri Keuangan Jokowi Diam Soal Utang Yang Terus Membengkak

Halaman:

Editor: Firmansyah Usman

Sumber: Galamedia


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah