Network
Suara Halmahera - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 atau Group Twenty ke-17 akan diselenggarakan di Bali, Indonesia pada 15-16 November 2022.
Kehadiran para petinggi dari berbagai belahan dunia tersebut tentu harus dipastikan keamanan dan kenyamanannya selama proses penyelanggaran acara sehingga mampu membawa perubahan bagi perekonomian dunia ke depannya.
Namun, aktivitas pengamanan tersebut dinilai oleh sebagian golongan terlalu berlebihan hingga menghilangkan prinsip demokrasi yang diperjuangkan semua bangsa di dunia.
Baca Juga: KTT G20 di Indonesia, Peneliti: Kesempatan Emas Untuk UMKM Tanah Air
Kali ini kritikan tersebut berasal dari Greenpeace Indonesia. Melalui akun media sosialnya, Greenpeace Indonesia memaparkan kondisi sulit yang dialami banyak masyarakat Bali untuk menyambut perkumpulan para petinggi negara-negara di dunia yang akan hadir pada acara KTT G20 tersebut.
"Berbagai pembatasan menuju KTT G20 telah membuat masyarakat sulit bergerak, mulai dari pembatasan warga, pembatasan menggelar upacara adat dan keagamaan, PPKM suka-suka, larangan buang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan hewan ternak dilarang berkeliaran di jalan," ujar pernyataan resmi dari Greenpeace Indonesia dalam akun Instagram @greenpeaceid.
Ditekankan Greenpeace Indonesia, pembatasan yang dilakukan pemerintah telah sangat berlebihan hingga mengarah pada hilangnya ruang demokrasi bagi masyarakat.
Baca Juga: Mengenal Secara Singkat G20 (part 1); Sejarah, Tujuan, dan Anggotanya
Bukan hanya itu, Greenpeace Indonesia juga menyoroti tindakan aparat yang melakukan penghadangan dan intimidasi pada tim pesepeda mereka di Bali, yang disebut sebagai keamanan untuk persiapan KTT G20.
