Network
SUARA HALMAHERA - Menyoal problem RU-KUHP, PMII Cabang Baabullah Mengadakan Nobar dan Diskusi Publik bertajuk "RU-KUHP Karpet Merah untuk Oligarki." Bertempat di Asrama Mahasiswa Halbar, Kelurahan kasturiyan, Kota Ternate, Jum'at, 22 Juli 2022.
Diskusi tersebut difasilitasi oleh dua narasumber, yaitu, Upiawan Umar yang merupakan keterwakilan dari WALHI Maluku Utara dan Alwi Manyelu dari bidang Advokasi PMII.
Alwi Manyelu dalam penjelasannya, menyebutkan bahwa RU-KUHP yang di bahas oleh DPR-RI sama sekali tidak mengakomodir asas partisipatif dalam pembentukan peraturan per undang-undangan yang dapat membahayakan ruang demokrasi.
"Pembahasannya tidak partisipatif, banyak pasal yang sebetulnya berkaitan dengan ruang demokrasi namun diabaikan oleh DPR." Ucap Alwi.
Dalam penjelasan tersebut, Alwi Manyelu juga menyinggung terkait dengan ancaman terhadap kedaulatan rakyat yang termuat di dalam konstitusi UUD 45.
"Demokrasi yang dipraktekkan kekuasan pemerintah selama ini masih bersifat prosedural, masih menempatkan rakyat sebagai sumber suara, bukan pemegang kedaulatan rakyat. Sambung Alwi."
Selain itu Narasumber kedua, Upiawan Umar dalam sesi penyampaian materi, mengatakan bahwa RU-KUHP adalah bagian dari agenda politik oligarki. Ini jalin-menjalin dengan agenda Neoliberal yang sudah tertancap saat masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Agenda RU-KUHP ini sebetulnya adalah amanah dari agenda Neoliberal di masa SBY yang termuat kedalam Master Plan percepatan pembangunan Indonesia. Dalam MP3I tersebut telah mengamanahkan dua agenda besar, yaitu Percepatan Infrastruktur dan Regulasi. Jadi Jokowi hanya melanjutkan dua agenda penting tersebut." Ungkap Upiawan
