Network
SUARA HALMAHERA – Perebutan laut Natuna Utara antara China dengan Indonesia terus berlangsung.
China dikabarkan semakin agresif untuk merebut laut Natuna Utara yang merupakan wilayah Indonesia.
Beberapa kapal laut dari China beberapa kali mengganggu dengan memasuki laut Natuna Utara dengan tanpa izin dari Indonesia.
Kapal tersebut bernama coast guard yang penuh dengan provakatifnya terus melancarkan aksinya di laut Natuna Utara.
Indonesia pun tidak diam begitu saja, tetapi Angkatan laut cukup sigap dalam merespon kelakuan dari kapal China tersebut.
Dilaporkan Angkatan Laut Indonesia beberapa kali menggusir dengan tegas adanya unsur dari China di laut tersebut.
Modus operasi kapal coast guard dari China di Natuna Utara sebenarnya bisa ditebak yakni pertama mereka bertugas mengawal kapal survei atau nelayan China di sana.
Artikel yang sama pernah terbit dengan judul: Saudara Tua Turun Tangan Bantu Indonesia Usai China Mengklaim Kepemilikan Natuna Utara
Sedangkan Tier paling luar di perairan internasional ada backup kapal perang PLA Navy sekelas fregat Jiangkai II class.
Jadi urutannya kapal survei atau nelayan, coast guard dan PLA Navy.
Modus seperti ini tak digunakan di Natuna Utara saja.
Tapi di perairan negara lain juga seperti itu, misalnya di Beting Ali Malaysia.
"Data pelacakan kapal pada hari Jumat menunjukkan kapal survei China Haiyang Dizhi 10 terus beroperasi di Blok Tuna di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, hampir seminggu setelah kapal induk AS berlayar dalam jarak 50 mil laut darinya," ujar Radio Free Asia pada Kamis 23 September 2021.
Maka tak heran bila Indonesia menanggapinya dengan serius, mengerahkan kapal perang ke lokasi.
Benar saja saat kapal surveinya digerebek Indonesia, coast guard China langsung hadir di sana.
"Sebuah kapal angkatan laut Indonesia, korvet kelas Kapitan Pattimura KRI Teuku Umar (385) terlihat di dekat Haiyang Dizhi.
Catatan pelacakan kapal juga menunjukkan kapal penjaga pantai China 4303 berada di dekatnya pada Kamis malam," jelas Radio Free Asia.
Kawal mengawal aparat China ke kapal survei dan nelayannya merupakan wujud penegakan klaim Nine Dash Line.
Untuk menghadapi tekanan dari China ini, Indonesia harus bermain cantik.
Pertama, Indonesia melakukan langkah cerdik menggandeng perusahaan pengeboran minyak Rusia Zarubezhneft untuk mengeksplorasi minyak bumi di sana bersama Jakarta.
Kepala Zarubezhneft, Sergei Kudryashov dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Rossiya-24 mengatakan blok itu sekarang pada tahap eksplorasi geologi dan dua sumur yang berhasil telah dibor.
"Anjungan tersebut saat ini sedang bersiap untuk dipindahkan ke titik dan memulai pengeboran," kata Kudryashov.
Kebetulan Zarubezhneft ingin melakukan proyek raksasa dengan menghubungkan Blok Tuna Indonesia dengan klaster ladang minyak PetroVietnam.
Sehingga nantinya di Natuna Utara dan Vietnam akan ada pengeboran minyak milik Rusia.
Bila ada unsur China di sana mengganggu maka bakal berurusan pula dengan Rusia.
China pernah kena getahnya gegara menyepelekan cara cerdik Indonesia ini.
Pada 20 Agustus 2021 lalu misalnya, ada coast guard China mengganggu pengeboran Zarubezhneft di Natuna.
Rusia mencak-mencak mengetahui hal ini karena menyangkut kepentingan
"Kapal China ikut campur pengeboran Harbour Energy yang sedang berlangsung di blok Tuna di Laut Natuna lepas pantai Indonesia.
Pengeboran ini milik Zarubezhneft yang didukung pemerintah Rusia, dan insiden tersebut menggarisbawahi fakta bahwa kepentingan energi Moskow di Laut China Selatan semakin terancam oleh China," jelas Energyvoice.com.
China harus waspada dengan klaimnya di Natuna Utara karena Indonesia punya trik licik lain untuk membenturkan kepentingan Beijing dengan negara adidaya di sana.
Meski demikan China masih kukuh mengklaim Natuna Utara.
Sebab Beijing sudah kepalang basah mengutarakan Natuna Utara merupakan milik Dinasti Ming yang dikuasainya selama 200 tahun.
"Pada akhir Dinasti Ming dan awal Dinasti Qing, Zhang Jiexu, penduduk asli Chaozhou, Guangdong, tidak puas dengan aturan Dinasti Qing di Tiongkok, sehingga ia memimpin 300 pasukan Ming ke selatan untuk menetap, mendirikan kerajaan tanpa aturan khusus. nama, dan menjadi raja sendiri.
Pendudukan ilegal oleh Belanda hanya membuat kita kehilangan kendali atas Kepulauan Natuna selama 200 tahun, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa China menduduki posisi dominan," jelas 163.com pad Maret 2022 lalu.
Sebelum itu pada 26 Mei 2021 lalu juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menjelaskan bahwa negaranya berhak memiliki Natuna Utara.
Bahkan Geng tak perlu merasa risau apakah Indonesia menerimanya atau tidak intinya Natuna Utara milik China sesuai dengan klaim Nine Dash Line.
"Dalam hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang berkomentar bahwa tidak peduli apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, itu tidak dapat mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan di perairan yang bersangkutan.
Menurut catatan sejarah dan pembagian sembilan garis putus-putus, kami (China) memiliki hak untuk memperoleh kepemilikan wilayah laut ini (Natuna Utara)," jelas 163.com pada 26 Mei 2021 lalu.
Tahu bahwa ada hot spot di Natuna Utara gegara China, saudara tua Indonesia, Jepang, turun tangan ikut membantu.
Jepang yang juga bermasalah dengan China meneken perjanjian transfer teknologi dan peralatan militer bersama Indonesia pada 31 Maret 2021 lalu.
"Jepang dan Indonesia telah menandatangani perjanjian yang memungkinkan transfer peralatan dan teknologi militer Jepang ke angkatan bersenjata Indonesia, tanda terbaru dari keinginan Tokyo untuk mengintensifkan keterlibatan keamanannya dengan negara-negara Asia Tenggara," lapor The Diplomat.
Jepang begitu serius menyoroti ulah China di Indo Pasifik yang asal klaim sana sini.
"Keprihatinan besar mereka atas kelanjutan dan eskalasi upaya untuk mengubah status quo dengan paksa," jelas Kementerian Luar Negeri Jepang.
Menlu Jepang, Nobuo Kishi menjelaskan bahwa pihaknya dan Indonesia akan bersama-sama menjaga keseimbangan kawasan yang sehat tanpa adanya paksaan dari negara manapun alias China.
"Bersama-sama kita akan menjaga dan memperkuat tatanan maritim yang bebas dan terbuka," kata Kishi.
Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga pada kunjungannya ke Indonesia pada 21 Oktober 2020 lalu menjelaskan bahwa negaranya sepakat dengan kawasan Indo Pasifik yang terbuka.
"Sehubungan dengan isu-isu regional, termasuk Korea Utara dan Laut China Selatan, kami sepakat bahwa Jepang dan Indonesia akan bekerja sama secara erat.
Saya mendukung penuh ASEAN dalam Indo-Pacific, yang digagas Indonesia, karena memiliki banyak kesamaan mendasar dengan Indo-Pasifik Jepang yang bebas dan terbuka," ujar Suga dikutip dari YouTube Indonesia Maju.
Sampai saat ini menurut informasi transfer persenjataan Jepang ke Indonesia ialah fregat Mogami class yang nantinya untuk menjaga Natuna Utara dari gangguan China.*** (Beryl Santoso/Zona Jakarta.com)
