Network
Dia meyakini, jika jalan lingkar ini bisa dibangun, maka Banajaran tidak akan macet lagi.
Namun demikian, ada ganjalan yang dirasakan pemkab bandung. Dia mengatakan, tak bisa bermanuver di ruas jalan Banjaran-Bojongsoang karena jalan tersebut berada di bawah kewenangan provinsi.
“Cuma persoalan, yang dilematis di sini, saya jujur saja ya, mau manuver termasuk pelebaran jalan. Contoh Jalan Banjaran sampai Bojongsoang, termasuk Jalan Kopo, itu kan jalan provinsi. Kadang sempat bingung, di sini ada semacam kewenangan, tentunya kita tidak bisa wacanakan, mau audisnsi dengan gubernur belum terlaksana. Akhirnya saya datang ke Dinas Bina Marga di Provinsi Jabar, minta perhatikan bagian-bagian yang tak bisa dipisahkan ini,” ungkapnya.
Menurut dia,masyarakat tidak mau tahu jika jalan tersebut masuk dalam kewenangan bupati atau gubernur atau bahkan presiden. Yang jelas, kata Dadang, kalau ada jalan rusak yang paling disalahkan adalah bupatinya.
Untuk pelebaran jalan di beberapa ruas, Pemkab menganggarkan Rp1,3 miliar di 2022.Pelebaran Jalan akan dilakukan secara bertahap di 2022.
Contohnya, untuk jalan ke Pangalengan atau Ciwidey, akan dilakukan pelebaran jalan.
Sementara itu, untuk mengembangkan potensi pariwisata di Ciwidey dan Pangalengan, Dadang akan meminta Kementerian PUPR untuk membangun jalan tol.
”Contoh ke Pangalengan, saya lebih suka membukit jalan tol,” ungkap dia.
Menurutnya, jadi jalan tol di wilayah selatan yang dibuat bisa menghubungkan antara Ciwidey, Cidaun dan Pangalengan.
Jika ini terlaksana, maka potensi pariwisata Ciwidey dan Pangalengan akan melejit.
