Diduga Luhut Binsar Pandjaitan Dalangi Penundaan Pemilu 2024, Begini Tanggapan Gus Umar dan Rizal Ramli

- 2 Maret 2022, 17:04 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan /Junal Soreang.com/ instagram @luhut.pandjaitan

SUARA HALMAHERA – Wacana tentang penundaah pemilu telah menjadi polemic yang terus di bahas, terbaru ini tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau akrab disapa Gus Umar ikuti menyoroti soal wacana tersebut. Dalam sorotanya tersebut tokoh NU ini menyoroti keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan.

Gus Umar menyoroti dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di balik wacana penundaan Pemilu 2024 nanti.

Menurut toko NU tersebut, penundaan Pemilu 2024 nanti bukan hanya melibatkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tetapi juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terlibat di dalamnya.

Baca Juga: Terbongkar Begini Alasan Muslihat Amerika Serikat Restui Indonesia Beli Jet Tempurnya, Mengejutkan

Gus Umar seperti yang di kabarkan belum lama ini melalui media sosialnya mengaku tidak merasa heran dengan keterlibatan sejumlah pihak yang berada di lingkaran kekuasaan saat ini dalam wacana penundaan Pemilu 2024.

Tokoh ini mengungkapkan bahwa mereka yang ingin memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi adalah yang menikmati bisnis ketika berkuasa.

"Ayo coba kerjaan siapa yg mau tunda pemilu yg dr pemerintah? Org dr pemerintah yg ingin tunda pemilu adalah mrk yg menikmati bisnis ktk berkuasa," kata Gus Umar, pada Rabu, 2 Maret 2022 yang dilansir dari seputar Tangsel.com.

Lebih lanjut lagi Gus Umar mengungkapkan, perpanjangan masa jabatan Presiden maupun penundaan Pemilu bersifat inkonstistusional.

"Sdh jelas UUD melarang masa perpanjangan jabatan presiden atau penundaan pilpres. Masuk akalnya dimana perpanjangan masa jabatan presiden?" tegasnya.

Seperti yang telah di ketahui bahwa sejumlah pimpinan partai politik mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya.

Baca Juga: Tentara Ukraina Mengalami Kebingungan Menghadapi Invasi Rusia, Kini Mereka Menembak Warga Negara Israel

Pimpinan parpol tersebut diantaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Bermacam-macam alasan yang diberikan oleh para politisi diantaranya menurut Muhamin Iskandar mengklaim bahwa media sosial setuju dengan usulannya terhadap pemilu di tunda pada tahun 2024 nanti hingga dua tahun, Ada juga menurut ketum Golkar Airlangga Hartarto bahwa dirinya mendapat aspirasi dari petani sawit yang ada kabupaten Siak, Riau meminta agar masa jabatan presiden Jokowi diperpanjang hingga tiga periode.

Ketum PAN Zulkifli Hasan pun tidak ketinggalan, dia merasa penundaan Pemilu 2024 perlu dilakukan dengan alasan kondisi sekonomi yang belum stabil hingga bengkaknya anggaran Pemilu.

Wacana penundaan Pemilu 2024 nanti juga ikut diaspirasikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badang Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia

Bahlil mengklaim, para pelaku usaha tidak ingin terganggu dengan konstalasi politik yang diakibatkan negara masih dalam kondisi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Akibatnya banyak tokoh yang mengkritik wacana tersebut, tidak ketinggalan Ekonomi Senior Rizal Ramli yang mengungkapkan lewat media sosialnya. Rizal Ramli mengkritik setelah mendapatkan informasi bahwa Zulhas baru selesai bertemu dengan Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.

Rizal Ramli mengungkapkan"Ha..ha.. ternyata si Abang biangnya," cuit Rizal Ramli yang dilansir dari Galamedia Rabu, 2 Maret 2022.

Lebih lanjut lagi Rizal Ramli mengungkapkan bahwa kalau informasi itu benar, maka cara yang dilakukan Luhut tersebut sudah kuno.

Baca Juga: Sejumlah Organisasi Melakukan Aksi Protes Tentang Kekerasan Predator Seksual Yang Terjadi di Halmahera Utara

Dia juga menyebut bahwa cara tersebut jelas-jelas merusak demokrasi dan konstitusi yang ada.

"Bang Luhut, teknik ‘Cari orang bermasalah sehingga bisa jadi kerbau yg diikat hidungnya”, sudah kuno, merusak demokrasi, melawan konstitusi & amanah demokrasi," kata dia

Wacana penundaan Pemilu tersebut menjadi narasi yang sangat banyak menarik perhatian mengingat hal tersebut menabrak konstitusi yang ada di Indonesia sendiri***

 

 

Editor: Laode Sarifin

Sumber: Berbagai Sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah