Network
"YLBHI mendata setidaknya 27 kebijakan Pemerintahan Jokowi sejak 2014 yang menjadi tanda-tanda pemerintahan yang otoriter," bunyi kajian tersebut.
Sementara dipihak lewat Deputi V Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan pemerintah berpadangan bahwa kebijakan yang diambil terkait adanya pengambilan batu andesit di desa Wadas untuk mendukung pembangunan nasional dan presiden Jokowi dalam menyelesaikan masalah tersebut menekankan dialog.
“Pemerintah juga berharap masyarakat memahami nilai strategis pembangunan tersebut, sangat berlebihan, perlu dievaluasi,”
Seperti belum lama ini kasus desa Wadas telah menimbulkan keributan karena insiden yang terjadi, Pemerintah seolah tidak mau tahu dengan kondisi yang ada di desa Wadas tersebut dan tanpa perduli nasib Rakyat.
Tampaknya kritik dari YLBHI ini tentang gaya kepemimpinan dan kebijakan dari presiden Jokowi yang mirip dengan Orde baru cukup beralasan mengingat langkah-langkah kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Jokowi hari ini***
