Network
SUARA HALMAHERA – Ketua YLBHI belum lama melemparkan kritik pedasnya terhadap presiden Jokowi menyusul adanya insiden yang di Wadas yaitu kekerasan terhadap warga disana.
Pimpinan YLBHI bingung dengan pola kebijakan yang diterapkan presiden Jokowi hari ini yang sangat terkesan otoriter dalam penerapan kebijakanya.
Hal ini bisa dilihat dari adanya kasus di desa Wadas dan yang terbaru di kasus penembakan yang terjadi di Parigi Mouotong dan membuat ketua YLBHI angkat bicara belum lama ini.
Sebelumnya juga Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia (AMI) yaitu Usman Hamid telah angkat bicara juga terkait kekerasan yang terjadi pada masyarakat desa Wadas di kabupaten Purworejo.
Banyak soal yang dia sampaikan terlebih lagi soal Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat di desa Wadas seperti yang dilansir dari Suara Halmahera.com.
Presiden Jokowi disebut memilki 10 kesamaan dengan era Orde Baru yang dulu dipimpin Soeharto. Poster tentang kesamaan tersebut diunggah oleh YLBHI dalam laman Instagram resmi mereka sebagai kritik terhadap cara pemerintahan Jokowi menangani masalah di Desa Wadas.
"Itu buatan Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia, ada banyak membernya, kami bantu repost dari akun FRI," ujar Isnur.
Meski kritik untuk Jokowi tersebut bukan berasal dari lembaganya, Isnur mengatakan YLBHI pernah membuat kajian yang menerangkan tanda-tanda otoritarian dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
Kajian yang dibuat pada 14 Juni 2020 itu berlandaskan 27 kebijakan yang diterbitkan Jokowi sejak menjabat sebagai presiden lalu dan mendapatkan hasil seperti yang diungkapkan oleh ketua YLBHI ini.
"YLBHI mendata setidaknya 27 kebijakan Pemerintahan Jokowi sejak 2014 yang menjadi tanda-tanda pemerintahan yang otoriter," bunyi kajian tersebut.
Sementara dipihak lewat Deputi V Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan pemerintah berpadangan bahwa kebijakan yang diambil terkait adanya pengambilan batu andesit di desa Wadas untuk mendukung pembangunan nasional dan presiden Jokowi dalam menyelesaikan masalah tersebut menekankan dialog.
“Pemerintah juga berharap masyarakat memahami nilai strategis pembangunan tersebut, sangat berlebihan, perlu dievaluasi,”
Seperti belum lama ini kasus desa Wadas telah menimbulkan keributan karena insiden yang terjadi, Pemerintah seolah tidak mau tahu dengan kondisi yang ada di desa Wadas tersebut dan tanpa perduli nasib Rakyat.
Tampaknya kritik dari YLBHI ini tentang gaya kepemimpinan dan kebijakan dari presiden Jokowi yang mirip dengan Orde baru cukup beralasan mengingat langkah-langkah kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Jokowi hari ini***
