Network
SUARA HALMAHERA- Pembangunan Ibu Kota Negara yang baru menuai banyak polemik, pasalnya itu dibangun tepatnya di Kalimantan Timur.
Pembangunan Ibu Kota Negara baru tentunya akan menyingkirkan berbagai masyarakat adat yang mendiami tanah tersebut.
Pembahasan RUU Ibu Kota Negara baru yang saat ini sudah berada ditangan DPR, kabarnya pembahasan RUU tersebut dipercepat.
Baca Juga: Jokowi Janji Lagi Reforma Agraria: Begini 8 Catatan Kritis Konsorium Pembaruan Agraria-KPA!
Dilansir Suarahalmahera.com dari Facebook @Walhi @Jatam dan @Bersihkan Indonesia. Berikut hasil penelusuran @matanajwa dan @najwasihab terkait dengan pembanguna Ibu Kota Baru di Kalimantan timur.
Hasil wawancara @matanajwa dan @najwasihab ada perbedaan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara yang disampaikan Gubernur Kalimantan Timur dan Masayarakat Adat yang mendiami tanah rencan dibangun Ibu Kota Negara. Simak hasil wawancara berikut ini.
“Masyarakat disana sangat welcome karena tidak mengganggu masyarakat adat. Suku pribumi disana sangat kecil, sekitar 15%. Tapi setelah diumumkan oleh presiden mereka sangat happy bahagia senang”. Ungkap Isran Noor Gubernur Kalimantan Timur.
Pernyataan Gubernur justru berkontradiksi dengan pernyataan dari masyarakat adat.
“ Yang kami sayangkan itu kami tidak pernah diajak untuk berunding atau sosialisasi akan ditempatkan ibu kota ini. Orang BPN datang mengukur tanah saya untuk IKN padahal itu tanah saya. Disaat saya mau urus tapi tidak bisa karena ini (katanya) masuk wilayah IKN”. Jubain, Kepala Adat Suku Balik Kelurahan Pemaluan.
