Menteri LHK Siti Nurbaya dinilai Memperkuat Pernyataan Presiden Jokowi soal Banjir Kalimantan Selatan

- 25 Januari 2021, 14:27 WIB
MENTERI LHK Siti Nurbaya.*
MENTERI LHK Siti Nurbaya.* /Dok. KLHK/

SUARA HALMAHERA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dinilai hanya memperkuat pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penyebab banjir.

Siti Nurbaya mengatakan bahwa penyebab banjir Kalimantan Selatan itu diakibatkan oleh anomali cuaca.

Tegas, Siti Nurbaya, bukan soal luas hutan yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Kalimantan Selatan.

Baca Juga: LSM Tuding Banjir Kalsel Akibat Kerusakan Ekologi, Temuan Bareskrim Polri Justru Sebut Karena Gelombang Laut

Irwan Fecho Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat melayangkan kritikannya pada ibu Menteri.

"Faktanya, 100 persen kabupaten yang ada dalam DAS Barito mengalami banjir. Mulai dari Hulu, Tengah, sampai ke Hilir DAS," kata Irwan Fecho, yang dikutip SUARA HALMAHERA dari PR BEKASI, Senin, 25 Januari 2021.

Artikel terkait juga diterbitkan PR BEKASI dengan judul : Kritik Pernyataan Siti Nurbaya Soal Banjir Kalsel, Irwan Fecho: Sering Dengarkan Curhat Rakyat Bu!

Irwan Fecho yang juga merupakan Anggota Komisi V DPR RI itu menilai, bahwa pernyataan yang dibuat ibu Siti Nurbaya hanya berusaha memperkuat pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Muhammadiyah Angkat Bicara, Banjir Kalimantan Selatan Akibat Pertambangan dan Perkebunan

"Tweet Bu Menteri hanya berusaha memperkuat pernyataan presiden sebelumnya bahwa banjir Kalsel karena curah hujan berlebih tanpa menjelaskan kondisi penggunaan lahan dan kekritisan DAS dan Sub DAS. Bu Menteri malah berlindung dibalik data luasan APL dan Kawasan Hutan," tutur Irwan Fecho.

Menurut Irwan Fecho, ibu Menteri harusnya berani menyampaikan data lahan kritis serta juga ada penggunaan lahan

"Semisal Sub DAS Tabalong (kiri dan kanan), Sub DAS Balangan. Dimana ada PKP2B (Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) terluas di Kalsel yang menambang di dalam kawasan hutan dengan ijin pinjam pakai," kata Irwan Fecho.

Baca Juga: WALHI Bongkar Penyebab Utama Banjir di Kalimantan Tengah

Menurutnya lagi, bahwa yang harus dilakukan Siti Nurbaya itu yakni menjelaskan progres reklamasi tambang tersebut dan telah mencapai berapa persen tambang yang sudah dibuka.

"Bahkan membahas ada tambang di Hulu DAS Barito, Ibu tidak berani sebutkan. Padahal masyarakat di beberapa kabupaten sudah sejak lama merasakan dampaknya," ujar Irwan Fecho

Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa kedua Kabupaten Kabupaten, Balangan dan Tabalong, justru berada dalam Sub DAS dan mengalami banjir sampai saat ini, hal tersebut menurutnya adalah bukan sekedar mengirim air ke hilir DAS Barito.

Irwan Fechopun menyampaikan data bahwa Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), bahwa Kabupaten Balangan lahan kritisnya hanya 22,8 persen sedang Tabalong 16,2 persen.

"Di bawah Sub DAS Tabalong dan Balangan yang ada tambang terbesar di Kalsel itu ada Sub DAS bernama Sub DAS Barabai. Sub DAS ini juga mengalami Banjir, di samping karena menerima kiriman air dari Sub DAS di atasnya juga karena lahannya kritis," kata Irwan Fecho.

Juga ada tiga Kabupaten di Sub DAS Barabai, menurut Irwan Fecho, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Utara dan juga Selatan.

Wilayah ini, tegasnya, mengalami ke kritisan lahan akibat penggunaaan lahan secara masif.

"Penjelasan Bu Menteri bahwa seolah-olah banjir di Kalsel karena hujan berlebih sudah jelas mengabaikan data-data kekritisan lahan di atas. Seolah-olah banjir hanya ada di hilir DAS Barito. Padahal faktanya di hulu DAS yang di Kalsel semua mengalami banjir," tutur Irwan Fecho.

Ia dengan tegas mengatakan, bahwa parameter DAS kritis berarti jelas pendekatan analisisnya, yakini dari penutupan atau penggunaan lahan, kemiringan lereng, erodibilitas tanah, erosivitas hujan, erosi, manajemen dan produktivitas.

Irwan Fecho pun menyindir Menteri Siti Nurbaya, bahwa sering-sering dengarkan curhat rakyat Bu Menteri.

"Sering-sering dengarkan curhat rakyat Bu Menteri. Jangan cuma laporan dari staf," ujar Irwan Fecho.***(Rika Fitrisa-PR BEKASI)

Editor: Firmansyah Usman

Sumber: PR Bekasi


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x