SUARA HALMAHERA - Belum lama ini Politisi Demokrat Jansen Sitindaon mengungkapkan kekhawatirannya Presiden Jokowi tiga periode.
Bukan hal yang tidak mungkin menurut Politisi Demokrat Jansen Sitindaon apabila Presiden Jokowi tiga periode.
Hal ini diungkapkan Politisi Demokrat Jansen Sitindaon setelah mengamati situasi politik Indonesia di mana menurutnya bahwa kini Presiden Jokowi memiliki kursi pendukung sebanyak 87 persen di DPR, artinya semakin sedikit ruang oposisi untuk mengawal kinerja pemerintah.
Ini terjadi dikarenakan Partai Amanat Nasional (PAN) melabuhkan perahu partai pada koalisi partai pengusung Jokowi-Ma'aruf.
Jansen Sitindaon mengatakan koalisi partai pemerintah tersebut tentunya membuat cukup berbahaya konstitusi.
Seperti dikutip dari Jurnal Garut, Sabtu 28 Agustus 2021, Jumlah 471 kursi DPR, total kursi MPR: 711 membuat pemerintah, kata Jansen Sitindaon bisa merubah konstitusi apapun.
Perubahan konstitusi dari dampak gemuknya koalisi partai pemerintah oleh Jansen juga bisa melanggengkan Jokowi tiga periode.
Ia juga mengungkapkan hal ini lewat cuitannya di twiter @jansen_jsp.
Ia kemudian menegaskan dalam cuitannya, bahwa jabatan Presiden hanya 2 periode yang merupakan amanah orang-orang terdahulu, melihat pengalaman Orde Baru.
"Masa jabatan Presiden 2 periode adl hasil koreksi kita atas masa lalu. Dimana para perumusnya masih banyak yg hidup. Jika ditelusuri sejarah pembahasan & perubahan Pasal 7 UUD ini: tidak ada satupun fraksi/partai ketika itu yg menolak. Semua sepakat termasuk fraksi TNI/Polri," tulisnya.
Atas konstalasi politik yang berubah tersebut Politis Demokrat Jansen Sitindaon pun mengungkapkan kekhawatirannya jika presiden Jokowi tiga periode.
Menurutnya, tiga periode presiden Jokowi maka akan muncul tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan.
"Dalam sejarah ketatanegaraan didunia, terbukti dalam banyak praktek (termasuk di Indonesia): “habitusnya, semakin lama seorang berkuasa akan semakin sewenang-wenang”. Itu maka pengawasan yg paling efektif bukan dgn chek and balances tapi dgn membatasi masa jabatan itu sendiri!," Cuitnya.
Gemuknya koalisi partai pemerintah, dinilai Jansen hanya akan memperlancar praktek yang bernuansa mal-konstitusi dan kembali pada era kegelapan demokrasi.
"Saat ini belum ada urgensinya UUD kita amandemen. Krn fungsi konstitusi itu: utk tujuan jangka panjang bangsa. Bukan jangka pendek demi melanggengkan kekuasaan semata. Jika ini terjadi, kita bukan hanya mematikan semangat reformasi, tapi kembali ke zaman Kegelapan demokrasi," sambungnya. Dilansir dari Jurnal Garut, Sabtu 28 Agustus 2021.
Lalu Jansen Sitindaon secara tegas mengatakan jika konstitusi dirubah untuk kekuasaan, atau untuk melanggengkan presiden Jokowi tiga periode, maka ia tak mau terlibat dalam lebaran sejarah itu.
"TERAKHIR, ini sikap saya: jika amandemen terhadap perpanjangan dan/atau penambahan masa jabatan Presiden ini dilakukan, sebagai politisi dan warganegara saya menolaknya. Saya tidak ingin tercatat dlm lembar sejarah jadi bagian kembalinya zaman kegelapan demokrasi di Indonesia," katanya tegas.***