SUARA HALMAHERA - Lewat Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Prof. Muhjidin Mawardi pun angkat bicara.
Prof. Muhjidin Mawardi mengatakan, bahwa banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan diakibatkan oleh adanya pertambangan dan perkebunan.
Menurutnya, selain disebabkan rusaknya Daerah Aliran Sungai (Das), Perkebunan dan Pertambangan juga memiliki adil yang cukup besar atas banjir yang terjadi.
Baca Juga: Halmahera Utara : Ribuan Warga Korban Banjir Kini Berada di Posko Pengungsian
“Dugaan penyebabnya adalah rusaknya DAS melalui deforestasi dan degradasi lahan. Perkebunan dan tambang punya andil besar dalam hal ini,” kata Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Dikutip SUARA HALMAHERA dari rri.co.id Minggu 24 Januari 2021.
Ia pun mengatakan bahwa pada refleksi akhir tahun 2020 mengenai lingkungan hidup di Indonesia, yang menurut beberapa data menyebutkan deforestasi sudah berkurang, tapi pada kenyataanya aktivitas penerbangan hutan masih terus berlangsung.
Lanjutnya, bahwa kerusakan lingkungan telah menjadi suatu ancaman serius di Indonesia.
Baca Juga: Terungkap, Banjir di Kalimatan Selatan Terjadi Akibat Rusaknya Ekologi Bukan Karena Hujan
Adapun berbagai upaya dilakukan, namun negara tak berhasil dalam penyelamatan lingkungan.
Sambungnya, bahwa lewat data yang dirilis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional mengungkapkan kurang lebih 3.7 juta Ha total luas lahan Provisi Kalimatan Selatan atau lebih dari 70 persen wilayah tersebut dikepunh industri ekstraktif.
JATAM juga mengungkapkan bahwa wilayah DAS terbesar berada di Balongan-Tambolang, dan sekitar 9 titik berada di Desa Lalayau, Mihu, Bata, Wonorejo, Halong, Galumbang, Sirap, Teluk Bayur, dan Dahi, wilayah-wilayah tersebut merupakan banyak titik banjir.
Baca Juga: Jokowi Masih Tidur Saat Gempa di Sulawesi Barat, Tuding Andi Arief
Prof. muhjidin Mawardi menyampaikan, bahwa deforestasi di Indonesia juga disebabkan karena adanya penyelewengan dalam implementasi tata kelola hutan.
Hal ini menurutnya karena adanya kelemahan pada penegakkan hukum di Indonesia.
Tak cukup hanya lemahnya penegakkan hukum di Indonesia dalam soal tata kelola hutan-hutan Indonesia.
Prof. Muhjidin Mawardi juga mengataka adanya sifat rakus manusia yang menyebabkan deforestasi itu terjadi.***