Network
SUARA HALMAHERA - Dampak Industri nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tengah menjadi sorotan
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyoroti masalah daerah lingkar tambang di Pulau Obi
Dirinya meminta agar penduduk yang tinggal di lokasi tambang di Maluku Utara, khususnya Pulau Obi, untuk segera pindah ke tempat yang jauh dari penambangan baik dengan kesadaran sendiri maupun difasilitasi pemerintah pusat atau daerah.
Baca Juga: Gempa Terkini Di Jayapura Papua Memakan Korban Jiwa
Anggota DPR RI itu juga menerangkan bahawa saat ini pihaknya tengah serius memantau pertambangan nikel Harita dan industri kendaraan listrik di Pulau Obi,
"DPR akan ikut mengawasi pertambangan nikel Harita dan industri kendaraan listrik di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, kami akan mengirim surat kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menyoal persoalan-persoalan lingkungan yang menjadi ekses dari operasional perusahaan tersebut, "kata dia dilansir dari Antaranews yang terbut 5 Februari 2023 lalu
Pemerintah daerah dan pusat harus turun tangan
Peran Pemerintah sangat dibutuhkan untuk merealisasikan hal tersebut, untuk itu pihaknya akan menyurati Pemda dan ditembuskan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun Menteri ESDM.
Dirinya juga menekankan bahwa pemerintah dan perusahaan melalui dana CSR wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat maupun para tenaga kerja
Selain itu fasilitas air bersih dan perumahan bagi masyarakat yang tinggal di radius berbahaya di lokasi tambang juga perlu menjadi perhatian
“Yang tidak kalah pentingnya lagi, analisis dampak lingkungan yang mewajibkan perusahaan membuang residu bahan berbahaya ditempat yang aman, dan tidak mencemari lingkungan,” jelas dia.
Nama baik industri Nikel Indonesia dan perusahaan
Kebijakan Indonesia yang melakukan hilirisasi Nikel dan pelarangan ekspor bijih nikel membuat banyak negara melakukan protes
Indonesia kini diserang dari berbagai sisi, maka langkah antisipasi perlu dilakukan oleh pemerintah dan pihak perusahaan agar tidak kecolongan
Mengingat masalah di lingkar tambang kian kompleks dan menjadi senjata bagi beberapa pihak untuk menyerang pemerintah bahkan perusahaan
“Pasti menyerang dengan berbagai isu agar Indonesia tidak menjual nikel yang sudah diproduksi jadi baterai, karena itu membuat kenyamanan bisnis mereka terganggu. Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan bukan saja kesehatan masyarakat, tapi juga kesejahteraan dari hasil penambangan tersebut,” katanya.***
