Network
Jodi menuturkan, target yang harus dicapai Luhut dan seluruh tim tersebut adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan pemerintah dapat terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin di Jawa-Bali.
"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini," ujarnya, dikutip prfmnews.id dari laman ANTARA Rabu, 25 Mei 2022.
Jodi menambahkan, untuk mempermudah proses pengawasan pasokan distribusi minyak goreng berjalan maksimal, tim tersebut juga akan menggunakan aplikasi digital yang telah disiapkan.
Sebelumnya, pemerintah telah mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng pada 23 Mei 2022 kemarin. Hal itu diputuskan Jokowi karena pasokan dan harga minyak goreng curah dinilai sudah kembali stabil.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkap alasan pencabutan kebijakan tersebut karena berdasarkan data, pasokan minyak goreng dan bahan bakunya sudah semakin terpenuhi.
Lalu, tren penurunan harga minyak goreng curah di berbagai daerah juga sudah muncul, serta demi mempertahankan harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani rakyat.
Selama menetapkan kebijakan pelarangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng per 28 April 2022, pemerintah mengklaim telah melakukan langkah dan koordinasi serta evaluasi untuk melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan dengan harga terjangkau di masyarakat. ***(Agung Tri Nurcahyo - PRFMNEWS)
