Network
Suara Halmahera - Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina di belahan Utara Eropa dipastikan akan memasuki babak baru.
Pasalnya per Selasa 27 Desember 2022 waktu setempat, pihak Rusia telah memberikan Ultimatum kepada Ukraina untuk segera menyetujui syarat perdamaian yang mereka ajukan.
Dilansir dari Reuters, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kembali membacakan tiga syarat utama perdamaian konflik tersebut di Kantor Berita TASS, Senin malam (26/12/2022) waktu setempat.
Baca Juga: Fajar Sad Boy Orang Mana, TikToker Bintang Tamu Deny Cagur
"Usulan kami untuk demiliterisasi dan denazifikasi wilayah yang dikendalikan oleh rezim, penghapusan ancaman terhadap keamanan Rusia yang berasal dari sana, termasuk tanah baru kami," kata Lavrov.
Usulan tersebut menurut Lavrov telah diketahui pihak Ukraina. Sikap Moskow tergantung Ukraina untuk memenuhinya demi kebaikan mereka sendiri atau tentara Rusia yang akan memutuskannya.
"Intinya sederhana: Penuhi usulan itu untuk kebaikan Anda sendiri. Jika tidak, masalah ini akan diputuskan oleh tentara Rusia." Tegas Lavrov.
Baca Juga: Refleksi 2022 dan Outlook 2023, Menkop Teten Pastikan Tak Ada BLT untuk UMKM Tahun Depan
Lavrov mengatakan kepada TASS bahwa mengenai berapa lama konflik akan berlangsung, "pilihan ada di tangan rezim dan Washington yang mendukungnya."
Tidak ada kejelasan kapan perang akan berakhir, meski perang tersebut telah memasuki bulan ke-11 dan telah menewaskan ribuan orang, membuat jutaan orang terlantar dan mengubah banyak kota menjadi puing-puing.
Kiev menolak memberikan sejengkal tanah pun untuk Rusia dengan imbalan perdamaian, dan secara terbuka menuntut Rusia untuk melepaskan semua wilayah.
Baca Juga: Tampil Gahar dan Menawan, ASUS ROG Phone 6 Batman Resmi Diperkenalkan di Tanah Air.
Namun keinginan Ukraina tersebut tentu berseberangan syarat yang telah diajukan oleh Rusia. Moskow bersikeras bahwa mereka sedang melakukan "demiliterisasi" dan "denazifikasi" tetapi pada kenyataannya tujuannya belum sepenuhnya tercapai.
Pada September, Moskow menyatakan telah mencaplok empat provinsi Ukraina - Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson - setelah mengadakan kegiatan yang mereka sebut sebagai referendum.
Kiev dan sekutunya menolak referendum tersebut, menyebutnya sebagai sesuatu yang palsu dan ilegal.Kiev dan sekutu Barat turut menyebut langkah pencaplokan tersebut sebagai agresi bergaya kekaisaran untuk merebut wilayah Ukraina.
