Network
Suara Halmahera - Dalam rangka mempercepat percepatan penurunan Stunting, pada hari Senin (28/11/2022) diketahui telah melaksanakan kegiatan Evaluasi Pendampingan Terpadu 12 Provinsi Prioritas Penurunan Stunting.
Acara tersebut diampu oleh Ditjen Bina Bangda-Kemendagri dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga antara lain Kantor Setwapres,Kemenko PMK, Kemenkes, BKKBN-Pusat, Badan Ketahanan Pangan, Kementan dan Kemenag.
Berdasarkan laporan yang diterima oleh tim Redaksi Suara Halmahera pada Rabu (30/11/2022), Ketua Panitia sekaligus Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerinyah Daerah (SUPD) III Ditjen Bina Bangda Kemendagri Budiono Subambang, menyampaikan tujuan kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap penurunan stunting di tanah air.
Baca Juga: Lesti Kejora Kunjungi Korban Gempa Cianjur Pakai Helikopter, Langsung Disambut Bupati
"Mendukung salah satu tugas dan fungsi Ditjen Bina Bangda yaitu pembinaan umum kepada pemerintah daerah dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi melalui perumusan kebijakan, strategi dan pembangunan daerah di bidang kesehatan yang berorientasi pada penurunan stunting" Ungkap Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri Budiono Subambang dalam keterangan tertulisnya, Bogor (28/11/2022).
Lebih lanjut, Budiono turut mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendampingan terpadu dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif bagi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan untuk pencapaian Target Indikator sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Pentingnya tindakan evaluasi sebagai bagian dari penekanan jumlah kasus stunting di tanah air kembali ditekankan dalam pidato arahan dan sekaligus pembukaan dari Dirjen Bina Bangda yang diwakili oleh Sesditjen Bina Bangda Kemendagri Sri Purwaningsih, SH., MAP.
Baca Juga: Recruitment PT IWIP 2022, Dibutuhkan Operator Alat Berat Cukup Ijazah SMA
"Melalui kegiatan evaluasi Pendampingan Terpadu diharapkan dapat meminimalisir hambatan koordinasi para pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat kelembagaan yang efektif dalam peningkatan kualitas intervensi layanan bagi setiap sasaran prioritas stunting dan juga menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil Pemantauan Terpadu terutama jika masih ada hambatan terkait koordinasi lintas sektor di daerah". Ungkap Sri Purwaningsih.
