Network
Suara Halmahera - Tidak meratanya program pembangunan nasional sejatinya merupakan problem bangsa sejak masa kemerdekaan.
Beberapa daerah, terutama di luar Pulau Jawa, masih merasakan kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan memdasar seperti air bersih, listrik, dan bahkan sinyal telekomunikasi
Beberapa daerah bahkan masih bertahan dengan keberadaan infrastrukturnya masih belum memadai. Hal ini tentu harus mendapatkan perhatian maupun solusi dari para pemangku kebijakan pusat.
Baca Juga: Manfaat Migrasi Siaran TV Analog ke Digital, Dirjen IKP: Potensi Peningkatan PDB Signifikan!
Dilansir dari laman Pikiran-Rakyat.com, sekretaris pribadi kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Achmad Uzair mengungkapkan jika pemindahan IKN menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan.
"Kebijakan pemindahan IKN adalah salah satu bentuk komitmen nyata pemerintah untuk membenahi kesenjangan pembangunan antara wilayah," kata Achmad Uzair.
Seperti yang diketahui, Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur telah disepakati oleh pemerintah sejak lama.
Baca Juga: Kominfo Bagi-bagi STB Gratis? Simak Langkah-langkahnya Berikut.
Penyelesaian pembangunan IKN secara keseluruhan diperkirakan akan selesai pada 2045. Menurut Achmad Uzair, ada satu tantangan yang ada dalam Visi Indonesia Maju 2024 yang harus dihadapi.
Pada tingkat regional, hal ini di antaranya ditunjukkan adanya perbedaan indeks pembangunan manusia yang cukup tajam antara daerah di Jawa dan luar Jawa.
"Masih kurangnya pemerataan pembangunan. Pada tingkat regional, hal ini diantaranya ditunjukkan adanya perbedaan indeks pembangunan manusia uang cukup tajam antara daerah di Jawa dan luar Jawa. di luar Jawa, kebijakan pembangunan kurang mendapatkan dukungan," ujar Achmad Uzair.
Achmad Uzair kemudian memaparkan perbandingan skor pembangunan di Jawa dengan mengambil kota Yogyakarta dan di luar Jawa yaitu Kabupaten Nduga, Papua.
Baca Juga: Siaran TV Analog dalam Proses Penutupan, Berikut Daftar Set Top Box Murah dan Berkualitas.
"Jarak yang cukup jauh antar skor pembangunan manusia di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Nduga, Papua. Akses komunikasi yang dihadapi 94 juta penduduk di berbagai daerah terpencil yang terbatas adalah tantangan pemerataan pembangunan yang harus dimitigasi pemerintah," ucapnya.
Uzair juga mengatakan tantangan kebangsaan selayaknya menjadi dasar transformasi kebijakan dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan yang sudah ada.***
