Network
Suara Halmahera - Tidak meratanya program pembangunan nasional sejatinya merupakan problem bangsa sejak masa kemerdekaan.
Beberapa daerah, terutama di luar Pulau Jawa, masih merasakan kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan memdasar seperti air bersih, listrik, dan bahkan sinyal telekomunikasi
Beberapa daerah bahkan masih bertahan dengan keberadaan infrastrukturnya masih belum memadai. Hal ini tentu harus mendapatkan perhatian maupun solusi dari para pemangku kebijakan pusat.
Baca Juga: Manfaat Migrasi Siaran TV Analog ke Digital, Dirjen IKP: Potensi Peningkatan PDB Signifikan!
Dilansir dari laman Pikiran-Rakyat.com, sekretaris pribadi kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Achmad Uzair mengungkapkan jika pemindahan IKN menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan.
"Kebijakan pemindahan IKN adalah salah satu bentuk komitmen nyata pemerintah untuk membenahi kesenjangan pembangunan antara wilayah," kata Achmad Uzair.
Seperti yang diketahui, Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur telah disepakati oleh pemerintah sejak lama.
Baca Juga: Kominfo Bagi-bagi STB Gratis? Simak Langkah-langkahnya Berikut.
Penyelesaian pembangunan IKN secara keseluruhan diperkirakan akan selesai pada 2045. Menurut Achmad Uzair, ada satu tantangan yang ada dalam Visi Indonesia Maju 2024 yang harus dihadapi.
