Network
"Mereka ditemukan dalam berbagai macam kepentingan, revisi undang-undang KPK, revisi undang-undang Minerba, kemudian juga undang-undang IKN, kemudian Cipta kerja, jadi ada banyak kepentingan yang menyatukan sedemikian banyak oligarki," tuturnya menambahkan.
Burhanuddin Muhtadi kemudian membandingkan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi.
"Oligarki itu masuk ke dalam partai dan itu yang membuat posisi Pak Jokowi menjadi Super Kuat, super kuat dalam pengertian di periode Pak SBY menjadi presiden meskipun polanya sama oligarki masuk dalam partai politik, partai politik ditumpuk dalam kabinet over size yang dibentuk oleh Pak SBY, tetapi bedanya zaman itu partai politik yang mengontrol presiden," tuturnya.
Meski pada era keduanya oligarki sama-sama masuk partai politik, tetapi Jokowi dinilai lebih berhasil mengendalikan mereka.
"Dalam banyak kasus kan presiden tidak mampu mengontrol kabinetnya sendiri," ucap Burhanuddin Muhtadi.
"Tapi dalam masa Jokowi itu kebalikannya, jadi alih-alih partai politik mengontrol presiden, Presiden Jokowi yang mengontrol partai politik," katanya menambahkan.
Burhanuddin Muhtadi mengatakan hal itu juga yang membuat akhirnya agenda kebijakan yang tidak populer bisa lolos.
"Dan ini yang membuat akhirnya agenda kebijakan yang tidak populer sekalipun lolos, itu tadi karena ada penyatuan kepentingan para oligarki, sesuatu yang sebenarnya akan sangat berguna buat demokrasi jika mereka berkelahi," ujarnya.
Oleh karena itu, Burhanuddin Muhtadi menekankan bahwa perkelahian oligarki justru lebih menguntungkan demokrasi.
"Jadi demokrasi itu diuntungkan kalau mereka berkelahi bukan bersekongkol, berkelahi dalam pengertian idenya bertentangan, interest-nya bertentangan," ucapnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, Jumat, 29 April 2022.***(Eka Alisa Putri-Pikiran Rakyat)
