Network
SUARA HALMAHERA - Berdasarkan hasil survei lembaga survei Jakarta (LSJ) yang di lakukan pada Februari 2022.
Mayoritas masyarakat menolak penundaan pemilu 2024, sebanyak 71,2 Persen responden menunjukkan menolak penundaan pemilu.
Hasil survei tersebut disampaikan oleh Fetra Ardianto, berdasarkan data yang ia dapatkan.
Baca Juga: Naiknya Harga Minyak Goreng, Ombudsman Menyalahkan Pedagang
Tetra menilai berdasarkan hasil survei tersebut hanya 18.6 persen responden yang setuju adanya perpanjang masa jabatan presiden.
Baca Juga: Menyoroti Soal Stabilitas Ekonomi, Ketua DPD RI Pentingnya Menjaga lisa Agar Tidak Buat Gaduh
"Berdasarkan temuan survei LSJ, sebanyak 71,2 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 dan sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan alasan apapun," kata Fetra dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 14 Maret 2022.
Dia mengatakan, hanya 18,6 persen responden yang mengaku setuju dengan penundaan pemilu dan sebanyak 10,2 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak dapat memberikan tanggapan.
Menurut dia, survei LSJ menemukan bahwa mayoritas publik atau 67,4 persen mengaku puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan sangat diapresiasi publik luas.
"Namun tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi ini ternyata tidak bisa dijadikan pembenaran atau justifikasi untuk memperpanjang masa jabatan Presiden melalui.
penundaan Pemilu 2024 sebagaimana diusulkan Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan," ujarnya.
Fetra menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa mayoritas publik menolak usulan penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden, pertama, ide tersebut merupakan pelanggaran konstitusi.
Kedua menurut dia, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dapat memicu munculnya kerusuhan sosial seperti yang terjadi pada akhir kepemimpinan Presiden Soeharto.
"Ketiga, penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden, akan mencoreng 'legacy' dan nama harum Presiden Jokowi di mata publik," katanya.
Keempat menurut dia, penundaan pemilu dan memperpanjang jabatan presiden dapat menghambat sirkulasi kepemimpinan nasional secara periodik yang sudah menjadi kesepakatan nasional pasca-reformasi.
Survei LSJ dilakukan pada 18-28 Februari 2022 di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan sampel survei LSJ kali ini adalah 1.225 responden yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling.
Margin of error survei LSJ tersebut adalah lebih kurang 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka responden dengan bantuan kuesioner.***
