Network
Secara terpisah, peneliti Universitas Paramadina, Akhmad Khoirul Umam mengatakan sikap politik PDIP yang menolak wacana pengunduran Pemilu 2024 patut diapresiasi.
Penegakan konstitusi membutuhkan kedisiplinan dan ketertiban untuk menjalankannya. Akan tetapi, masyarakat sipil tetap harus waspada, apakah sikap politik PDIP merupakan representasi kejujuran ataukah permainan watak.
"Benarkah pernyataan Sekjen PDIP Hasto yang menolak wacana penundaan Pemilu itu ekspresi komitmen pada demokrasi ataukah hanya bermain cantik agar PDIP tidak dipandang sebagai sponsor utama agenda politik yang melemahkan pilar-pilar demokrasi tersebut?" tanyanya retoris.
Diketahui, LSI merilis hasil survei terbarunya. Survei menunjukkan bahwa sekitar 48 persen warga tahu atau pernah dengar tentang usulan perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga tahun 2027.
Kemudian sekitar 70,7 persen setuju sesuai dengan konstitusi, Presiden Jokowi harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024 meski pandemi belum berakhir.
Hanya 20,3 persen yang berpendapat Presiden Jokowi diperpanjang masa jabatannya hingga 2027 tanpa Pemilu karena pandemi yang belum berakhir.
Survei LSI menggunakan metode kontak telepon kepada responden. Responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan LSI pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.
Sebanyak 296.982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir.
Secara rata-rata, sekitar 71 persen di antaranya memiliki nomor telepon. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 12.613 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.197 responden.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.197 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MoE) ±2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
