Network
SUARA HALMAHERA- penyingkapi persoalan Penundaan Pemilu yang dicanangkan elit partai politik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sejalan dengan sikap PDIP yang taat konstitusi terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Seperti yang disampaikan oleh sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara virtual bersama lembaga survei Indonesia pada kami, 3 Maret 2022.
Baca Juga: Menyoroti Perang di Ukraina, SBY : Tidak Ada Yang Tau Pasti Ujung Dari Perang Rusia Dan Ukraina
Sekjen PDIP tersebut menyampaikan secara tegas bahwasanya PDIP senapas dengan presiden.
"Ketika menyampaikan sikapnya PDIP menegaskan bahwa apa yang disampaikan PDIP senapas dengan presiden," katanya.
Saat itu sekjen Harto, mengutip pernyataan presiden Jokowi Dodo.
"Bahwa Kepala Negara menyebutkan jika ada mengatakan kalau ada yang mengusulkan jabatan tiga periode, saya ingin mencari muka saya, itu justru menjerumuskan saya'.
Berangkat dari pernyataan Jokowi ini, Hasto menyebut sejak awal sikap PDIP senapas dengan Kepala Negara karena kultur kepemimpinan di partainya diukur dari konsistensi sikap yang ditunjukkan.
Di lain sisi, dia mengatakan hasil survei LSI mengonfirmasi sikap politik praktis PDIP. Akan tetapi dia mengingatkan, ada atau tidak ada survei tersebut, partainya masih setia pada konstitusi.
"Itulah fundamen yang sangat penting di dalam menjalankan seluruh demokrasi dalam tata pemerintahan negara," ucapnya.
Dalam kesempatan yang berbeda, peneliti Universitas Paramadina, Akhmad Khoirul Umam, menunggu sikap tegas Presiden Jokowi terkait penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan sejumlah elite parpol..
Menurut dia, jika tidak terlibat dalam narasi itu, Jokowi harus bersikap tegas apakah menolak atau justru setuju dengan sikap malu-malu kucing.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk 'Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik & Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia', Rabu, 2 Maret 2022.
"Seharusnya presiden bersikap jelas dan tegas, tidak diam atau mendiamkan," katanya.
Dalam pandangannya, sikap diam Jokowi hanya menandakan bahwa kepala negara berada dalam barisan yang mendukung penundaan Pemilu 2024 untuk memperpanjang kekuasaan.
Mendiamkan wacana itu, kata Umam, berarti ada tanda, kalkulasi, dan strategi di baliknya. Kalau hal itu terjadi, masyarakat mempertanyakan kembali komitmen reformasi yang dititipkan kepada Jokowi saat ini.
"Kalau itu semua dilakukan, wajar kita masyarakat sipil di kalangan menengah terdidik mempertanyakan, 'ada apa dengan reformasi yang dititipkan terhadap pemimpin kita?'," tuturnya.
Diketahui, LSI merilis hasil survei terbarunya. Survei menunjukkan bahwa sekitar 48 persen warga tahu atau pernah dengar tentang usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga tahun 2027.
Kemudian sekitar 70,7 persen setuju sesuai dengan konstitusi, Presiden Jokowi harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024 meski pandemi belum berakhir.
Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi. /Twitter.com/jokowi.
Hanya 20,3 persen yang berpendapat Presiden Jokowi diperpanjang masa jabatannya hingga 2027 tanpa Pemilu karena pandemi yang belum berakhir.
Survei LSI menggunakan metode kontak telepon kepada responden. Responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan LSI pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.
Sebanyak 296,982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir.
Secara rata-rata, sekitar 71 persen di antaranya memiliki nomor telepon. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 12,613 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.197 responden.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.197 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MoE) ±2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei ini mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.***
Disclaimer: dari pikiran rakyat.com dengan judul : Jokowi Disebut Menolak Penundaan Pemilu 2024, Sikap Politik Kepala Negara Senapas dengan PDIP
