Network
SUARA HALMAHERA – Haris Pratama selaku Ketua Umum Dewan Penggurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) diduga menjadi korban pemukulan sejumlah orang tidak dikenal pada, Senin, 21/02/2022.
Saat ditanyakan oleh sejumlah wartawan saat dikonfirmasi Ketua Umum DPP KNPI tersebut mengatakan bahwa ia diserang oleh sekolompok orang.
"Diserang sekelompok orang tidak dikenal di Restoran Garuda," kata Haris kepada wartawan saat dikonfirmasi, Senin, 21/02/2022.
Haris Pratama menjelaskan lebih lanjut bahwa, saat itu dirinya baru saja tiba di parkiran Restoran Garuda sekira pukul 14.10 WIB. Namun sesaat keluar dari kendaraan, korban langsung diserang oleh sekelompok orang tak dikenal.
"Di hajar dan dipukul oleh orang tidak dikenal lebih dari 3 orang," ucapnya.
Usai melakukan penyerangan tersebut kata Haris, para pelaku kemudian langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor.
Sementara saat ini Haris Pratama yang telah mengalami babak belur berada dalam perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo usai mendapatkan pemukulan.
Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Nasional, Rudy Gani meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus penyerangan ini.
Menurutnya tindakan penyerangan ini bisa membahayakan nyawa seseorang.
“Peristiwa penyerangan terhadap Ketua DPP KNPI harus secepatnya diusut tuntas oleh kepolisian, karena itu tidakan yang membahayakan nyawa,” tuturnya dalam keterangan tertulis Senin, 21 Februari 2022.
Lebih lannjut lagi, Rudy juga meminta Kapolri saat ini yaitu Litsyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan jajaran mencari pelaku sampai tuntas.
Haris Pratama sebelumnya sempat membuat sebuah cuitan terkait dengan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang hutan. Lebih lenjut dia meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera membuka data tersebut agar menjadi jelas terkait masalah tersebut.
Ketua Umum DPP KNPI tersebut menyebutkan bahwa dia memiliki data yang beberapa di antaranya ada 99 perusahaan yang bermasalah.
“Transparansi data perusahaan yang telah melakukan Kegiatan usaha didalam kawasan Hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang Kehutanan harus dibuka ke masyarakat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). @KementerianLHK Berikut data yang DPP KNPI miliki, yaitu,” cuitnya pada Minggu, 20 Februari 2022 yang dilansir dari Pikiran Rakyat.com.
Pihak kepolisian pun sementara ini sudah mendapatkan laporan terkait kasus tersebut, namun Alvin selaku Kanit Reskrim Metro Menteng belum bisa memastikan lebih jauh lagi mengenai kejadian tersebut lantaran masih dalam tahap penyeledikan pihaknya***
