Network
SUARA HALMAHERA – Pemerintah pusat resmi melakukan penerapan PPKM Level 3 tertanggal 7/2/2022 yang langsung disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, hari ini kembali meluncurkan tentang penggunaan vaksin booster pengguna Sinovac-AstraZeneca.
Langkah yang diambil pemerintah pusat selain PPKM Level 3, Pemerintah rupaya ingin mencoba melakukan pemulihan dengan secara cepat mengingat juga pemerintah pusat masih ditunggu dengan berat lainnya contohnya IKN.
Pemerintah pusat tampaknya kurang terlalu mau bergantung dengan PPKM Level 3 yang baru saja diterapkannya tetapi mencoba mencari jalan lain. Seperti yang diketehui pemerintah pusat hari ini menggunakan tiga jenis vaksin booster bagi penerima Sinovac-AstraZeneca.
Ketiga jenis vaksin tersebut memiliki efek samping dan setiap penerimanya akan merasakan gejala tertentu seperti Bengkak Lokal, Nyeri ditempat suntikan, sakit kepala atau pusing mual atau muntah bahkan sampai lemas yang dilansir dari Kabar Tegal.com
Gejala diatas dikenal dengan sebutuan gejala KIPI (Kejadian Ikutan Pacsa Imunisasi). Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi menyebut bahwa gejala yang dilaporkan pasca vaksin booster tidak jauh berbeda dari vaksinasi primer, ketiga vaksin yang digunakan memiliki KIPI rate dibawah 1 persen dan tergolong ringan, Ujar Dr dr Hinky Hindra Irawan Satari, SpaA (K). M, TroPaed.
Pemerintah pusat seolah mau berlomba dengan penyebaran Covid-19 varian Omicron, bisa dilihat dari langkah yang diambil oleh pemerintah hari ini.
Tetapi menurut Kementrian Kesehatan (Kemenkes) sendiri vaksin Covid-19 tidak bisa menjadikan orang akan terbebas 100 persen virus tersebut.
Pemerintah pusat hari ini terkesan seolah serius menangani penyebaran Covid-19 varian Omicron, padahal publik sebenarnya sudah punya jawaban terhadap langkah pemerintah hari ini.
Pasalnya pemerintah terkesan lambat dalam mengambil keputusan dan mengabaikan pendapat para ahli epedemiologi yang sudah mengeluarkan pendapatnya dari beberapa minggu lalu.
