Network
SUARA HALMAHERA - Minggu 19 Desember 2021, Jam 10.30 WIT, puluhan masa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi melakukan aksi politik menolak dan melawan lupa Tri Komando Rakyat (Trikora).
Aksi tersebut bertujuan meperingati Trikora 19 Desember 1961. Aksi politik tersebut diselenggarakan tepa di depan pasar Hegenis Kota Ternate.
Aksi yang berjalan dengan damai harus berhadapan dengan tindakan anti demokrasi oleh TNI-POLRI Kota Ternate.
Pasalnya mereka dengan arogansi membubarkan secara paksa penyampaian pendapat oleh Komite Peduli Ham dan Demokrasi Kota Ternate. Alasan pembubaran itu disampaikan oleh TNI-POLRI sebagai berikut.
“Tidak boleh ada aksi soal Papua di Kota Ternate. Walupun sudah ada surat pemeberitahuan namun soal isu mengenai problem Papua tidak boleh sama sekali," Ungkap Oknum Aparat di lapangan.
Trgagis. Alasan demikian sangat tidak ilmiah, anti konstitusi dan anti demokrasi, menurut masa aksi Komite Peduli Ham dan Demokrasi.
Dari tindakan anti demokrasi yang dilakukan oleh TNI-POLRI. Suarahalmahera.com melakukan wawancara untuk meminta pandangan Komite Peduli Ham dan Demokrasi Kota Ternate.
Berdasarkan Kordinator Lapangan Komite Peduli Ham dan Demokrasi Kota Ternate, Ridwan Lipantara, menyangkan tindakan tersebut.
“Kami sangat mengencam tindakan TNI-POLRI. Pembubaran aksi itu merupakan cerminan dari kemunduran demokrasi yang kemudian sudah dicapai oleh reformasi. Bahwa menyampaikan pendapat dimuka umum itu dijamin oleh konstitusi”.
