Network
SUARA HALMAHERA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memastikan bahwa akan tetap menelusuri setiap aliran dana dari kasus suap pengadaan bansos.
Kasus korupsi bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, diduga juga ada keterlibatan petinggi PDIP.
Hal ini berdasarkan laporan investigasi majalah Tempo berjudul ‘Korupsi Bansos Kubu Banteng' yang menyeret nama Puan Maharani dan Putra Sulung Presiden Jokowi.
"Semua warga negara sama di hadapan hukum. Siapapun dia. Baik presiden, wapres, menteri, Ketua DPR, anggota DPR, dan pejabat-pejabat lain sama di depan hukum," kata Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada RRI.co.id, Rabu, 30 Desember 2020. Dikutip SUARA HALMAHERA dari m.rri.co.id.
"Jadi hukum jangan tumpul ke atas. Tapi tajam ke bawah. Jangan menghajar lawan, tapi lembek ke Puan," tambah Ujang.
Juga sebelumnya, Benny K Harman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, sepertinya pesimis dengan keberanian (nyali) lembaga anti rasuah itu menangkap ‘ikan kakap besar’. Kalimat satir itu ia kemukakan di akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID, Rabu, 23 Desember 2020.
"KPK Dalami Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Korupsi Bansos. KPK berani? Tangkap ikan “kakap besar” di laut dangkal saja ndak bernyali, apalagi di laut dalam," sindir Benny pesimis.
Benny pun menyarankan pada KPK untuk harus berkerja secara senyap, jangan mengumbar harapan semu ke rakyat, hal ini nantinya hanya sebatas janji palsu belaka.
"Baiknya KPK bekerja dalam diam, jangan obral harapan. Dan jangan doyan main ci luk ba! Liberte!" seru Anggota DPR RI itu.***
