Network
SUARA HALMAHERA - Puan Maharani, Ketua DPR RI diisukan Korupsi Bantuan Sosial yang sebelumnya telah menyeret mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara.
Untuk itu, Puan Maharani dikatakan tidak boleh bungkam, dan harus segera mengklarifikasi bahwa dirinya tidak terlibat kasus korupsi tersebut.
Ujang Komarudin selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) menyatakan agar Puan Maharani segera mengklarifikasi isu tersebut, kalau tidak isu itu bisa menjadi liar dan meruntuhkan marwa DPR RI.
"Bukan hanya perlu. Tapi Puan juga sangat perlu untuk melakukan klarifikasi. Agar tak menjadi isu liar. Dan agar juga rakyat tak menduga-duga dan tak berpikir negatif padanya," kata pengamat politik ini saat berbincang dengan rri.co.id, Selasa (29 Desember 2020). Dikutip SUARA HALMAHERA dari m.rri.co.id, Selasa 29 Desember 2020.
Pengajar dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu, menegaskan bahwa dalam politik, sebuah isu negatif harus segera diklarifikasi.
"Jika tidak, maka isu itu bisa meluas dan akan memojokan orang yang terkena isu itu. Inikan tuduhan serius. Jadi perlu klarifikasi darinya," tegas Ujang.
Isu diterpa korupsi bansos yang menyeret nama Puan Maharani diketahui publik lewat laporan majalah Tempo.
Bahwa perlu diketahui, isu ini mencuat karena berdasarkan laporan majalah Tempo yang berjudl ‘Korupsi Bansos Kubu Banteng’, nama Puan Maharani dan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabumuning Raka, turut disinggung.***
