Network
SUARA HALMAHERA - Pilkada serentak, 9 Desember 2020 kemarin, tak bisa dilepas pisahkan dari kepentingan Oligarki (golongan atau kelompok yang berkuasa).
Ada sebuah laporan yang diluncurkan oleh Koalisi Organisasi Sipil #BersihkanIndonesia yang memuat narasi tandingan untuk menghadapi apa yang disebut oleh laporan ini sebagai Pilkada Oligarkis 2020.
Narasi laporan itu menyebutkan, dari 270 wilayah yang menggelar pilkada serentak, ada terdapat kurang lebih 5.599 izin usaha pertambangan (IUP) yang sangat rentan dengan transaksi Ijon Politik, yakni : menggadaikan Kekayaan Alam untuk menanggulangi pembiayaan politik Pilkada.
Baca Juga: Aliong-Ramli Menang di Pilkada Pulau Taliabu 2020
Bahwa di sembilan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur juga wakil gubernur, ada terdapat kurang lebih 1.359 IUP atau IUPK dengan luas konsesi wilayah mencapai 4,6 juta hektar.
“Hampir sama dengan luas Jawa Timur yakni 4,7 juta hektar,” kata Ahmad Ashov Birry, juru bicara #BersihkanIndonesia dari Trend Asia. Dikutip Suara Halmahera dari Monganbay.co.id, Kamis 17 Desember 2020.
Juga terdapat 11 wilayah kerja panas bumi (WKP) dari 64 WKP yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk total luas WKP di sembilan provinsi ini mencapai 1,1 juta hektar dan terdapat 46 blok migas yang seluas 10,2 juta hektar.
Sedang di wilayah pilkada serentak ada terdapat 196 Proyek Strategis Nasional (PSN), atau 98% dari total 201 PSN terbaru.
Juru bicara Koalisi #BersihkanIndonesia dari Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, mengingatkan kepada kita bahwa ongkos mahal pilkada bisa menjadi pintu masuk Ijon Politik. Mengutip laporan Litbang KPK tahun 2015, biaya untuk seseorang jadi walikota atau bupati saja bisa mencapai Rp20-Rp30 miliar dan kalau untuk menjadi seorang gubernur bisa mencapai Rp20-Rp100 miliar.
