Network
SUARA HALMAHERA - Dokter Tirta Mandira Hudhi memberikan tanggapan keras atas rencana pemerintah terkait 75 juta orang dihimbau membayar vaksin secara mandiri dan sisanya mendapat secara gratis.
Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya @dr. tirta disertai dengan gambar tangkapan layar terkait perkiraan harga vaksin Covid-19 yang baru tiba di Indonesia beberapa waktu lalu.
Ia mengomentari vaksin yang dihimbau bayar secara mandiri hingga menyinggung dana korupsi bantuan sosial (bansos) beberapa waktu lalu.
“Oh sebagian bayar, kukira gratis semua. Coba dana korup bansos buat subsidi vaksin ya hehe,” kata dr Tirta, dikutip JuHnal Presisi dari akun Instagram @dr.tirta pada Minggu, 13 November 2020. Dikutip Suara halmahera dari Jurnal Presisi.
Lebih lanjut, dr. tirta mengungkapkan bahwa problem vaksin termasuk dalam hal yang sensitif, sehingga pemerintah seharusnya menitikkan pada edukasi.
Sementara, menurutnya lagi, masyarakat belum mengerti kisaran harga vaksin tersebut dan akan menimbulkan gerakan antipati.
"Perkara vaksin itu sensitif, enggak semua warga ngerti. Makanya fokus edukasi dulu. Sekarang semua warga kadung ngerti harganya. Gerakan antipati akan banyak dong hehe." tulis dr Tirta
Ia juga mengatakan opini publik yang mengatakan jangankan untuk vaksin, makan saja sudah sulit.
"Sebagian opini publik adalah: boro-boro vaksin, bagi sebagian warga makan aja susah. Tahu yang edukasi vaksin nanti siapa? Ya kami-kami lagi. Sampai jumpa di edukasi corona part sekian," tukas dr Tirta.
Untuk diketahui, bahwa sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 produk Sinovac sudah tiba di Tanah Air dan kini telah disimpan dalam cold storage Bio Farma, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 6 Desember 2020 malam.
Erick Thohir mengatakan vaksin yang tiba itu adalah vaksin bantuan Pemerintah. Janji pemerintah dalam pengadaan vaksin segera mungkin demi menanggulangi Covid-19 di Indonesia mulai terpenuhi.
"Seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan, vaksin yang tiba ini adalah vaksin bantuan pemerintah. Sedangkan yang akan datang kemudian, sebagian ditujukan untuk vaksin mandiri,” kata Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada 7 Desmeber 2020 dilansir dari Antara.
“Vaksinasi akan dilakukan sesudah mendapatkan izin BPOM dan MUI dan rencananya akan tiba di bulan Januari tahun depan," imbuhnya.
Ia mengungkapkan vaksin Mandiri ditargetkan untuk masyarakat mampu, dan pemerintah akan bekerja sama dengan Kadin dan Asosiasi pengusaha lainnya.***
