SUARA HALMAHERA - Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kesempatannya meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) segera cari solusi bagi keberadaan tenaga honorer di daerah.
Penyampaian Jokowi ke Menpan RB untuk mencari solusi tenaga honorer daerah di Indonesia dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan Kamis ini.
Orang nomor satu itu mengatakan bahwa pagi tadi sudah telepon ke Menpan RB untuk segera mencari jalan tengah terhadap tenaga honorer daerah di Indonesia.
"Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik," kata Presiden seperti disaksikan dalam tayangan virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Dikutip dari ANTARA, Kamis 23 Februari 2024.
Menurut Presiden, tenaga honorer daerah di Indonesia baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum diangkat sebagai pegawai tetap atau aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Kepala Negara, rekrutmen tenaga honorer sewaktu menjadi Wali Kota Surakarta sudah dihentikan.
Padahal menurut Presiden saat masih memimpin Surakarta (Solo), tenaga honorer sebetulnya sudah 100 persen dihentikan.
Dirinya menjadi heran kenapa tenaga honorer bisa muncul ribuan lagi.
"Saat saya masih Wali Kota itu sebetulnya sudah sebetulnya 100 persen disetop. Itu saya enggak tahu kenapa bisa muncul bisa ribuan lagi. Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengah," kata Presiden.
Jadi terkait tenaga honorer yang masih banyak, kata Presiden, diutarakan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2022—2023.
Olehnya itu acara pra-Rakernas APPSI, selaku Gubernur Isran meminta dukungan kepala daerah untuk mempertahankan tenaga honorer, terutama guru.
Mengutip dari situs resmi APPSI, Isran menilai kepala daerah harus mempertimbangkan bersama dampak penghapusan tenaga honorer.
"Apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, kurang lebih empat juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan dua anak. Bisa dibayangkan, setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor," katanya.***