Suara Halmahera - Menjelang akhir tahun 2022 banyak pihak yang mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya resesi pada perekonomian tanah air.
Tahun 2023 dianggap akan menjadi ujian bagi pertumbuhan perekonomian global yang tengah dilanda kelesuan pasca pemulihan COVID 19 maupun konflik yang tengah berlangsung di Ukraina.
Dilansir dari Antara, Perry Wijayanto selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) optimistis jika Indonesia mampu mengatasi problem mendatang jika mampu menerapkan sinergitas antar lini di tubuh pemerintahan.
Baca Juga: Bali Diguncang Gempa Susulan 61 kali, Teror Nyata Sesar Naik Flores
Perry menyebutkan sinergi mampu meredam inflasi didorong oleh subsidi energi oleh pemerintah, kenaikan suku bunga BI yang terukur, langkah-langkah stabilisasi rupiah oleh BI, dan eratnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Sinergi, koordinasi, dan kerja sama, lanjut Perry Warjiyo, menjadi kunci Indonesia selama ini bisa terhindar dari krisis, khususnya saat pandemi COVID-19 melanda dan akan mendukung keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional.
Dengan sinergi yang ada, Gubernur BI itu optimistis proses pemulihan ekonomi domestik akan terus membaik di tengah gejolak global.
Baca Juga: Rekomendasi 18 HP Oppo Termurah Bulan Desember 2022, RAM 4 Cuma 1 jutaan
BI sendiri memproyeksikan inflasi akan turun ke level 1,5 persen sampai 3,5 persen pada tahun 2024, setelah kemungkinan berada dalam kisaran 2 persen sampai 4 persen pada 2023. Adapun saat ini inflasi berada pada level 5,42 persen per November 2022 dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy).
"Perkiraan ini didukung oleh adanya sinergi erat antara pemerintah dengan bank sentral," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Seminar Nasional Outlook Perekonomian Jakarta 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 akan cukup baik, sekitar 4,5 persen (yoy) sampai 5,3 persen (yoy) dan akan meningkat lebih tinggi menjadi 4,7 persen (yoy) sampai 5,5 persen (yoy) pada 2024.
Baca Juga: Gempa Bumi M5,2 Karangasem, Bali Hancurkan Fasilitas Pendidikan dan Rumah Warga
"Selain ekspor, kenaikan konsumsi dan investasi akan menjadi daya dukung pemulihan ekonomi nasional, serta didukung oleh program hilirisasi, pembangunan infrastruktur, masuknya penanaman modal asing, dan berkembangnya pariwisata," ucap Perry Warjiyo.
Pada kesempatan yang sama, Perry Warjiyo turut memperkirakan nilai tukar rupiah akan bergerak menguat sesuai dengan faktor fundamentalnya saat ketegangan dan gejolak global mereda.
"Faktor fundamental tersebut yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, inflasi yang rendah, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang menarik, dan dukungan stabilitas eksternal yang terjaga," ungkap Perry.
Baca Juga: Waspada Gempa Bumi Guncang Tobelo, Pusat Gempa Berada di Laut
Perry turut menambahkan Stabilitas eksternal yang terjaga tercermin dari perkiraan transaksi berjalan yang akan seimbang pada tahun depan, setelah tahun ini menghadapi surplus yang didukung oleh kinerja ekspor yang baik.
Dari sisi kebijakan moneter, lanjutnya, untuk menurunkan inflasi dan melakukan stabilitas rupiah, tiga instrumen BI terus semakin dioptimalkan.
Pertama, kebijakan suku bunga acuan yang frontloaded, pre-emptive, dan forward looking secara terukur untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasarannya.
Baca Juga: Gempa Dangkal Guncang Cianjur, Sesar Cugenang Kian Meresahkan
Instrumen kedua, lanjutnya, yaitu kebijakan stabilisasi rupiah akan terus dilakukan untuk memitigasi tekanan global, sehingga triple intervention akan terus dilakukan baik di pasar spot, pasar Domestic Non Delivery Forward (DNDF), maupun transaksi SBN di pasar sekunder.
"Stabilitas nilai tukar rupiah sangat penting untuk memitigasi imported inflation guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta tentu saja mendorong pemulihan ekonomi kita," tuturnya.
Kemudian, lanjutnya, instrumen ketiga yaitu koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan kenaikan imbal hasil SBN, khususnya jangka panjang, tidak berlebihan dan tetap terjaga untuk pembiayaan fiskal, menarik investor asing masuk, dan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.***