SUARA HALMAHERA - Presiden Jokowi disebut memiliki posisi yang kuat bahkan super kuat, karena adanya oligarki.
Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam kesempatannya mengatakan kalau oligarki membuat Jokowi menjadi super kuat.
Ia menyebutkan bahwa para oligarki di era Jokowi ini tidak berkelahi, mereka bersekongkol untuk melanggengkan kekuasaan atau syahwat kepentingan mereka.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu bahkan menulis dalam jurnal bagaimana para oligarki itu bertarung dalam periode pertama Jokowi saat menjabat.
Sebelumnya, artikel ini diterbitkan oleh Pikiran Rakyat, Jumat 29 April 2022 dengan judul: Oligarki Masuk Partai Buat Posisi Jokowi Jadi Super Kuat, Burhanuddin Muhtadi: Kebijakan Tak Populer pun Lolos
Akan tetapi, dia menilai kontestasi oligarki tersebut merupakan hal yang penting untuk demokrasi di Indonesia.
"Karena beda, akhirnya terjadi proses Ricek dan mereka menjadi penting karena mereka melihat bagaimana publik melihat preferensi terhadap Pertarungan para oligarki tadi," ujar Burhanuddin Muhtadi, Kamis, 28 April 2022.
Sayangnya, pada periode kedua pemerintahan Jokowi, para oligarki tersebut justru bersatu dan bersekongkol.
"Tapi di produk kedua yang terjadi bukan contesting, tetapi oligarki itu nyatu," ucap Burhanuddin Muhtadi.
"Mereka ditemukan dalam berbagai macam kepentingan, revisi undang-undang KPK, revisi undang-undang Minerba, kemudian juga undang-undang IKN, kemudian Cipta kerja, jadi ada banyak kepentingan yang menyatukan sedemikian banyak oligarki," tuturnya menambahkan.
Burhanuddin Muhtadi kemudian membandingkan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi.
"Oligarki itu masuk ke dalam partai dan itu yang membuat posisi Pak Jokowi menjadi Super Kuat, super kuat dalam pengertian di periode Pak SBY menjadi presiden meskipun polanya sama oligarki masuk dalam partai politik, partai politik ditumpuk dalam kabinet over size yang dibentuk oleh Pak SBY, tetapi bedanya zaman itu partai politik yang mengontrol presiden," tuturnya.
Meski pada era keduanya oligarki sama-sama masuk partai politik, tetapi Jokowi dinilai lebih berhasil mengendalikan mereka.
"Dalam banyak kasus kan presiden tidak mampu mengontrol kabinetnya sendiri," ucap Burhanuddin Muhtadi.
"Tapi dalam masa Jokowi itu kebalikannya, jadi alih-alih partai politik mengontrol presiden, Presiden Jokowi yang mengontrol partai politik," katanya menambahkan.
Burhanuddin Muhtadi mengatakan hal itu juga yang membuat akhirnya agenda kebijakan yang tidak populer bisa lolos.
"Dan ini yang membuat akhirnya agenda kebijakan yang tidak populer sekalipun lolos, itu tadi karena ada penyatuan kepentingan para oligarki, sesuatu yang sebenarnya akan sangat berguna buat demokrasi jika mereka berkelahi," ujarnya.
Oleh karena itu, Burhanuddin Muhtadi menekankan bahwa perkelahian oligarki justru lebih menguntungkan demokrasi.
"Jadi demokrasi itu diuntungkan kalau mereka berkelahi bukan bersekongkol, berkelahi dalam pengertian idenya bertentangan, interest-nya bertentangan," ucapnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, Jumat, 29 April 2022.***(Eka Alisa Putri-Pikiran Rakyat)