SUARA HALMAHERA- Dalam menyikapi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) presiden meminta agar otoritas Pembangunan IKN secara lincah mencari dana.
Untuk mencapai pembangunan yang optimal, presiden Jokowi memerintahkan otoritas Pembangunan IKN, agar dapat berkerja secara maksimal untuk mencari sumber Anggaran.
Dari pembangunan IKN tersebut, dibutuhkan anggaran diluar APBN, sekitar 80 persen.
Baca Juga: Hasil Survei 71,2 Persen Masyarakat Menolak Perpanjang Masa Jabatan Presiden
Presiden Jokowi, mengatakan sebanyak 80 persen dari total biaya yang dikeluarkan untuk membangun IKN akan berasal dari non- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Naiknya Harga Minyak Goreng, Ombudsman Menyalahkan Pedagang
Karena dalam pembangunan IKN tersebut, membutuhkan banyak anggaran sekitar Rp466 Triliun.
Artinya APBN sementara belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan IKN tersebut.
Berdasarkan kalkulasi sementara yang disampaikan Presiden Jokowi, anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara mencapai Rp466 triliun.
“Semua bisa dilakukan. Saya kira otorita ini fleksibel dan lincah, dan bisa mendapatkan pendanaan dari skema-skema yang ada,” kata Jokowi dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, 15 Maret 2022.
Jokowi menyebut ada beberapa sumber pendanaan dari non-APBN yang dapat dipertimbangkan, antara lain seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership, investasi swasta, investasi BUMN, atau penerbitan obligasi.
Dari total biaya pembangunan IKN senilai Rp466 triliun, Jokowi menyebut dana sebesar 19-20 persen akan digelontorkan dari APBN.
Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa membangun IKN Nusantara bukanlah pekerjaan yang mudah.
Menurutnya, diperlukan waktu 15 sampai 20 tahun untuk merampungkan pembangunan IKN Nusantara.
"Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya ini pekerjaan besar sekali dan juga bukan pekerjaan yang mudah ini pekerjaan rumit.
Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang perkiraan kita antara 15 sampai 20 tahun baru bisa diselesaikan," ucap Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pada pekan lalu baru saja mengangkat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yaitu Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2022.
Bambang Susantono merupakan Mantan Wakil Menteri Perhubungan periode 2010-2014, juga Wakil Presiden bidang Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan di Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia.
Sementara Dhony Rahajoe merupakan Managing Director President Office di perusahaan pengembang properti Sinar Mas Land.
Presiden Jokowi mengatakan pembangunan IKN tahap pertama dimulai di kawasan inti pusat pemerintahan. Dengan diawali upaya revitalisasi dan reboisasi hutan terlebih dahulu.
Kemudian membangun infrastruktur dasar, wilayah hijau dan biru kota, kompleks pemerintahan, perkantoran, perumahan, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Adapun pembangunan dan pemindahan IKN rencananya dilakukan melalui lima tahapan.
Tahap pertama dimulai pada 2022 sampai 2024 dengan fokus utama pada ketersediaan infrastruktur dasar, dan tahap kedua hingga kelima mulai 2025 sampai 2045.***
Disclaimer: dari pikiran rakyat.com dengan judul artikel : Butuh Anggaran Rp466 Triliun, Jokowi Minta Otorita IKN Gerak Cepat Cari Sumber Dana untuk Pembangunan