SUARA HALMAHERA – Indonesia dalam beberapa waktu lalu telah melakukan negosiasi ulang dengan Korea Selatan terkait dengan pembayaran KF-21 Boramae.
Negosiasi ulang tersebut di laksanakan pada bulan November 2021 lalu dan telah mendapatkan terjadi kesepakatan tentang pembayaran KF-21 Boramae dengan cara dicicil.
Cara yang digunakan Indonesia dalam kesepakatan tersebut adalah dengan kembali menggunakan skema imbal dagang untuk sisa pembayaran KF-21 Boramae.
Republik Indonesia di kabarkan akan membayar sisa tunggakan biaya KF-21 Boromae kepada Korea Selatan dengan menggunakan komoditas seperti minyak sawit (CPO), karet mentah hingga hasil bumi lainnya.
Padahal sebelumnya Indonesia lewat arahan Presiden Jokowi telah melarang untuk menjual hasil bumi yang masih mentah.
Tentu hal ini sangat kontras sekali dengan apa telah menjadi kebijakan dari Presiden Jokowi tentang penggunaan hasil bumi dan pemafaatanya.
Artikel ini sebelumnya pernah terbit dengan judul : Bocor Kesaksian Pejabat Korsel Risaukan Satu Hal, Ekspor 300 KF-21 Boramae Cuma Indonesia yang Bisa Selamatkan
Pembayaran Indonesia ke Korea Selatan adalah bagian dari upaya Kerjasama di bidang pembuatan Pesawat Tempur dan di sebut Indonesia akan membayar hingga tahun 2026 nanti.
"Indonesia akan melakukan pembayaran selama lima tahun ke depan hingga 2026, dan tiga puluh persen dari itu akan menjadi transfer dalam bentuk barang," kata seorang pejabat Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korea Selatan.
Menyoal nantinya komoditas apa yang akan Korea Selatan minta, DAPA masih akan mengadakan pertemuan lagi secara terpisah dengan Kementerian terkait Indonesia.
Baca Juga: Kabar Baik Untuk Presiden Volodymyr Zelensky; Sikap Israel Atas Dukungannya Kepada Ukraina
"Kami memiliki rutinitas terpisah, jadi apa yang kami buat di sini masuk ke gudang kami dan apa yang dibangun oleh orang Indonesia di sana akan masuk ke milik mereka," kata seorang pejabat DAPA dikutip Zonajakarta.com dari Korea Herald, Kamis 11 November 2021.
Dikutip Zonajakarta.com dari Hankyoreh, menurut pejabat DAPA, opsi pembayaran untuk Indonesia beragam, termasuk perlengkapan militer, produk biasa, sumber daya bawah tanah, dan lain-lain.
Pejabat itu menambahkan bahwa rincian mengenai jenis dan jumlah barang tertentu akan dibahas di kemudian hari.
Bahkan jika Indonesia memutuskan untuk membayar dengan sumber daya alam, tidak ada perjanjian yang akan merugikan importir dalam negeri akan ditandatangani.
“Misalnya, jika minyak sawit digunakan untuk membayar proyek, maka ini dapat dijual ke luar negeri tanpa harus membayar untuk memasuki Korea Selatan terlebih dahulu," ujar pejabat tersebut.
Setelah sempat dibuat cemas dengan pembayaran proyek KF-21 Boramae, Korea Selatan agaknya kini akan bisa bernafas lega.
Baca Juga: Rusia Sebut Negara Barat Bandit Ekonomi, Dmitry Peskov: Tunggu Pembalasan
Dikutip Zonajakarta.com dari kantor berita berbahasa Korea Daily Indonesia yang menerbitkan sebuah artikel pada 15 Februari 2022, perkiraan pembayaran biaya proyek KF-21 Boramae oleh Indonesia beredar.
Hal ini tentu bakal bikin pejabat Korea Selatan girang.
"Kang Eun-ho, direktur Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, mengunjungi Indonesia pada akhir bulan lalu, dilaporkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo mengatakan bahwa tunggakan 800 miliar won pada KF-21 akan diselesaikan untuk sampai batas tertentu di paruh pertama tahun ini," tulis Daily Indonesia dalam artikelnya.
Rakyat Korea Selatan sempat bertanya-tanya hingga harus ditenangkan oleh pejabat DAPA kenapa Indonesia bisa membeli Rafale Prancis sementara KF-21 Boramae dibayar cicil.
Baca Juga: Konflik Rusia-Ukraina: Sabuk Hitam Taekwondo Vladimir Putin Dicabut Federasi Internasional
Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari artikel terbitan The JoongAng pada 10 Februari 2022.
"Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korea Selatan telah menyatakan posisinya bahwa 'Bahkan jika Indonesia membeli Rafale, tidak akan berdampak pada pengembangan KF-21'," tulis The JoongAng.
"Seorang pejabat DAPA mengatakan kepada JoongAng Ilbo pada tanggal 10, 'Pengenalan pesawat tempur Rafale adalah proyek untuk memperkuat kesenjangan kekuatan Angkatan Udara Indonesia, dan kami sedang mempertimbangkannya sebagai masalah terpisah dari pengembangan bersama Angkatan Udara Indonesia. KF-21'.
Namun, ada kekhawatiran terus-menerus bahwa 'kinerja pesawat tempur generasi ke-4.5 Rafale sangat baik dan diharapkan akan dioperasikan hingga tahun 2070, sehingga lampu merah telah dinyalakan untuk ekspor seperti pembelian akhir KF-21'," lanjut laporan The JoongAng.
Meski Indonesia sempat menunggak pembayaran proyek KF-21 Boramae, Korea Selatan rupanya tak punya pilihan.
Bahkan, dibocorkan seorang pejabat industri pertahanan Korea Selatan, Indonesia disebut menjadi satu-satunya penolong ekspor 300 unti KF-21 Boramae.
Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari artikel terbitan Chosun Biz pada 15 Februari 2022, yang menyebut Korea Selatan kesulitan melakukan ekspor KF-21 Boramae.
"Tahun ini, selain produk ekspor utama, uji terbang prototipe KF-21 yang dipilih KAI sebagai makanan masa depan dijadwalkan pada paruh kedua tahun ini.
Proyek pengembangan KF-21, pesawat tempur Korea generasi berikutnya, dimulai pada tahun 2015 dengan tujuan untuk menggantikan pesawat tempur usang seperti F-4 dan F-5.
Sebanyak 8,1 triliun won akan diinvestasikan pada tahun 2028, dan Indonesia (Indonesia), yang berpartisipasi dalam pembangunan bersama, akan menanggung 20% dari ini, atau 1,6 triliun won.
Baca Juga: Putin Ingin Kendalikan Seluruh Ukraina; Rusia Tidak Akan Terisolasi
Pengembangan KF-21 diharapkan akan selesai sekitar tahun 2026, dan tujuannya adalah untuk mengekspor lebih dari 300 unit dengan rencana produksi 120 unit pada tahun 2032," tulis media Korea Selatan tersebut dalam artikelnya.
"Namun, industri menilai proses ekspor tidak akan mudah.
Seorang pejabat dari industri pertahanan mengatakan, 'Awalnya, Indonesia telah menunda pembayaran kontribusi dari paruh kedua tahun 2017 karena situasi ekonomi yang sulit, tetapi ada kekhawatiran bahwa ia mencoba untuk menarik diri dari proyek KF-21 seperti yang disepakati untuk membayar sebagian kontribusi dalam bentuk barang pada November tahun lalu.
Untuk mencapai target ekspor 300 unit, pembelian Indonesia tidak bisa dihindari,' katanya," tulis Chosun Biz. *** (Zulaika Rizkia/Zona Jakarta.com)