SUARA HALMAHERA- Menanggapi wacana penundaan pemilu 2024 mendatang.
sekjen PDIP menyebutkan negara ini bukan hanya dibangun atas kepentingan individu.
Hasto Kristiyanto Menegaskan bahwa keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh sikap masing-masing individu atau orang-perorangan.
Baca Juga: Sikap Presiden Jokowi Sejalan Dengan PDIP Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024
Hasto Kristiyanto menyampaikan sejatinya negara di bangun atas dasar kehendak rakyat berdasar pada Pancasila dan UUD 1945.
Hal itu di sampaikan Hasto, dalam acara virtual bersama lembaga survei Indonesia.
"Tetapi ditentukan dari aspek kontinuitinya dari aspek sustainability (keberlanjutan) yang diangkat dari aspek kebijakan," tuturnya dalam diskusi secara virtual menanggapi Hasil Survei LSI, Kamis, 3 Maret 2022.
Untuk menjalankan keberlanjutan ini kata Hasto Kristiyanto dapat juga ditinjau dari Garis Besar Haluan Negara (GBHN) hingga tahun 2045 mendatang. Dengan begitu, GBHN ini bisa menjadi panduan bagi generasi pemerintahan berikutnya setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemudian menanggapi hasil survei LSI, Hasto Kristiyanto menegaskan sikap publik ini semakin memperkuat PDIP. Akan tetapi, dia mengatakan ada atau tidaknya survei yang dilakukan LSI, sikap PDIP masih berpegang teguh dan setia pada kostitusi. Pernyataan Hasto ini dapat diartikan bahwa PDIP tidak sejalan dengan sejumlah elite parpol yang menggulirkan penundaan Pemilu 2024.
Secara terpisah, peneliti Universitas Paramadina, Akhmad Khoirul Umam mengatakan sikap politik PDIP yang menolak wacana pengunduran Pemilu 2024 patut diapresiasi.
Penegakan konstitusi membutuhkan kedisiplinan dan ketertiban untuk menjalankannya. Akan tetapi, masyarakat sipil tetap harus waspada, apakah sikap politik PDIP merupakan representasi kejujuran ataukah permainan watak.
"Benarkah pernyataan Sekjen PDIP Hasto yang menolak wacana penundaan Pemilu itu ekspresi komitmen pada demokrasi ataukah hanya bermain cantik agar PDIP tidak dipandang sebagai sponsor utama agenda politik yang melemahkan pilar-pilar demokrasi tersebut?" tanyanya retoris.
Diketahui, LSI merilis hasil survei terbarunya. Survei menunjukkan bahwa sekitar 48 persen warga tahu atau pernah dengar tentang usulan perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga tahun 2027.
Kemudian sekitar 70,7 persen setuju sesuai dengan konstitusi, Presiden Jokowi harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024 meski pandemi belum berakhir.
Hanya 20,3 persen yang berpendapat Presiden Jokowi diperpanjang masa jabatannya hingga 2027 tanpa Pemilu karena pandemi yang belum berakhir.
Survei LSI menggunakan metode kontak telepon kepada responden. Responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan LSI pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.
Sebanyak 296.982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir.
Secara rata-rata, sekitar 71 persen di antaranya memiliki nomor telepon. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 12.613 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.197 responden.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.197 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MoE) ±2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei ini mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.***
Disclaimer : dari pikiran rakyat.com dengan judul : Tanggapi Usulan Penundaan Pemilu 2024, Sekjen PDIP: Negara Bukan Digerakkan Ambisi Individu