SUARA HALMAHERA - Kunjungan Perwakilan Mahasiswa, BEM Nusantara di Kantor Bina Graha Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu lalu.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko yang langsung menerima kunjungan mahasiswa perwakilan dari BEM Nusantara itu.
Dalam kesempatan itu, BEM Nusantara menegaskan, bahwa mereka siap menjadi mitra kritis yang sekaligus menjadi perpanjangan tangan pemerintah.
Dan akan menyosialisasikan berbagai kebijakan dan BEM Nusantara akan memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia.
“Kunjungan ini sebagai gerakan dan pola baru mahasiwa karena sudah merasa ada kemudahan untuk bersentuhan dengan Pemerintah. Oleh karena itu kami akan menjadi mitra kritis pemerintah,” tutur Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana saat menggelar audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Rabu 23 Desember 2020. Dikutip SUARA HALMAHERA dari ANTARA.
Menurut BEM Nusantara, Pemerintah sudah sangat terbuka dengan aspirasi mahasiswa.
Sehingga keterbukaan Pemerintah itulah yang menjadi alasan utama BEM Nusantara tidak turun ke jalan menyikapi pengesahaan UU Cipta Kerja.
Ada hal yang paling, menurut Koordinator BEM Nusantara itu, Hengky Primana, yakni kesalamatan dan kesehatan masyarakat dalam masa pandemi COVID-19.
“Kami tidak ingin tergiring pada opini yang belum tentu kebenarannya. Maka kami memutuskan untuk mengambil jalur yudicial review ketimbang turun ke jalan,” jelas Hengky.
Moeldoko dalam kesempatan yang sama sangat menghargai apa yang sudah disampaikan oleh BEM Nusantara tersebut, terutama pada cara-cara baru, atau gerakan baru yang tidak turun ke jalan atau demonstrasi.
Staf Kepresidenan itu pun mengatakan, saat ini mahasiswa tidak perlu lagi menunjukkan aspirasinya melalui demonstrasi, tapi bisa dengan cara demo kreasi.
“Demo kreasi itu jauh lebih produktif daripada demonstrasi. Jadi, bagaimana menunjukkan kreasi dan hasil inovasi, itu yang patut kita hargai,” jelas Moeldoko.
Moeldoko siap memberi ruang untuk mahasiswa guna menjalin komunikasi.
Katanya lagi, mahasiwa itu harus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
Diakhir pertemuan, Moeldoko menyampaikan menegaskan bahwa masalah negara tak bisa hanya diselaikan oleh negara sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama berbagai elemen.***