SUARA HALMAHERA - Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN)Syarif Hidayatullah Jakarta Jakarta, Azyumardi Azra secara terang-terangan mengkritik penyataan Jokowi soal Komnas HAM didepan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Beberapa waktu lalu, melalui sebuah video yang diunggah oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan soal tanggapannya mengenai kondisi Indonesia beberapa waktu belakangan.
Didampingi oleh Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan soal hukum di Indonesia.
Baca Juga: 3 Alat Berat Dibakar, Orang Cina Terluka, Demo Buruh Di Konawe Ricuh Dihadang Aparat Keamanan
Jokowi meminta agar masyarakat tidak bertindak semena-mena melawan hukum, membuat hal-hal yang dapat merugikan masyarakaat, apalagi membahayakan bangsa dan negara
Jika terjadi demikian apparat hukum tidak boleh gentar dalam bertindak. Apparat hukum juga wajib mengikuti aturan dalam menjalankan tugas, melindungi hak asasi dan mengunakan kewenanganya secar wajar.
Dalam kesempatan tersebut , diakhir keterangan pers Jokowi menegaskan tentang lembaga independen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Jika ada perbedaan tentang proses penegakan hukum, hargai dan turuti proses hukum yang ada, dan jika memerlukan keterlibatan lembangan independent, menurut Jokowi; masyarakaat bisa menyampaikan pengaduanya pada Komnas HAM
Pernyataan Jokowi ini pun jadi sorotan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra.
Menurutnya, Jokowi seharusnya menjalankan sendiri tanggung jawab negara, dalam menindak para pelanggar HAM secara adil.
Azyumardi juga meminta Jokowi untuk tidak memindahkan tanggung jawab tersebut kepada Komnas HAM. Dikutip Suara Halmahera dari Portal Jember, pada artikel yang berjudul: Berani Tampar Jokowi dengan Kritik Pedas, Guru Besar UIN Jakarta: Bikin Orang Jengkel.
"Presiden Jokowi jangan memindahkan tanggung jawab negara dan pemerintahannya kepada Komnas HAM. Itu membikin orang kemudian kritis dan jengkel sama pemerintahan, termasuk juga sama Presiden Jokowi," tutur Azyumardi dalam Forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta pada Selasa, 15 Desember 2020.
Ia melanjutkan, Komnas HAM hanya bisa menyelidiki dan meneliti. Tapi tak bisa menindaklanjuti dan menyelesaikannya.
"Mana bisa Komnas HAM menyelesaikan itu, menyelidiki dan meneliti, bisa. Akan tetapi, untuk menindaklanjuti, misalnya menindak para pelanggar HAM, itu tidak bisa, (Komnas HAM). Itu harus pemerintah," lanjutnya.
Azyumardi juga menyinggung isi pidato presiden Jokowi yang berbeda antara penembakan di Sigi dan penembakan di Tol Jakarta-Cikampek.
"Itulah yang kemudian menyinggung rasa ketidakadilan itu. Dan itu yang kami harapkan ada perubahan, terima kasih," pungkasnya.
Perlu diketahui, forum tersebut juga dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD.***